5 Wilayah Siap Jadi Ibu Kota Baru Gantikan Jakarta, Ini Ulasannya...

KOMPAS.com – Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi lain memang kembali dibicarakan sejak Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup di Istana pada 29 April lalu.

Hingga kini, pematangan rencana pemindahan ibu kota negara masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian juga pemerintah daerah.

Meskipun belum merujuk pada hasil final, namun di tengah perencanaan ini sejumlah daerah dan wilayah di Indonesia tengah sudah menyatakan kesiapannya menjadi ibu kota Indonesia jika dipilih oleh pemerintah pusat.

Di antaranya adalah 5 wilayah berikut: 

Parepare, Sulawesi Selatan

Salah satu kota yang bersedia dan antusias jika wilayahnya dijadikan ibu kota negara adalah Parepare, Sulawesi Selatan. Nama kota ini memang sempat disebut oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, layak menjadi ibu kota negara.

Wali Kota Parepare Taufan Pewe pun menyebut kota yang ia pimpin memiliki kelayakan jika dilihat dari berbagai aspek untuk menjadi ibu kota baru. Salah satu kelayakannya adalah memiliki empat daerah penunjang, layaknya Jakarta yang memiliki Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Jika di Jawa ada Jabodetabek, di Sulawesi Selatan ada Ajatappareng, yang meliputi, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabuaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang. Lima wilayah ini bisa bersatu dijadikan ibu kota negara," kata Taufan, Senin (6/5/2019).

Sementara secara geografis, menurut Taufan, wilayah Ajatappareng relatif aman dari terpaan bencana alam, sehingga aman jika didirikan pusat-pusat pemerintahan negara di atas wilayahnya.

Baca juga: Wali Kota Parepare Prediksi Kotanya Jadi Ibu Kota Baru Sejak 2 Tahun Lalu

Sulawesi Barat

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menyebutkan keunggulan daerahnya menjadi ibu kota saat diundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro untuk membahas rencana pemindahan ibu kota, Senin (6/5/2019) Istana Kepresidenan.

Ali menyebut wilayahnya sudah memiliki lokasi khusus yang siap dipergunakan untuk menjadi pusat pemerintahan negara berdiri.

"Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, tidak merusak yang lain. Kami dorong untuk bagaimana kota ini dibangun dengan cepat dan mudah. Di sana ya tinggal beli peralatan saja," kata Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

Tidak hanya lokasi, Ali juga mengatakan kesiapan wilayahnya dari segi ketersediaan daya dukung untuk menjadi sebuah ibu kota.

"Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya," ucapnya.

Kalimantan Tengah

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Suasana Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (8/4/2019). Dengan luas Terminal Bandar Udara Tjilik Riwut yang baru, menurut Presiden Jokowi, diharapkan bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi di Kalimantan Tengah.

Tidak hanya Sulbar, Bambang juga mengundang tiga gubernur provinsi lain dalam rapat tersebut, salah satunya Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Sugianto dengan yakinnya menyebut akan selalu ada ketersediaan lahan di Kalteng untuk dibangun berbagai hal dalam rangka pemindahan ibu kota negara.

"Kalau Presiden berkenan, ada di tiga tempat. Di Palangkaraya, Kabupaten Mantingan, dan Gunung Mas. Kesiapan lahan, itu sampai kiamat akan terus ada. Mau dibangun apa pun juga," kata Sugianto.

Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangkaraya memang sudah sejak lama dosebut-sebut sebagai kota yang potensial untuk dijadikan pengganti Jakarta. Bahkan Palangkaraya sudah disebut sejak Soekarno masih menjabat menjadi presiden.

Untuk itu, Kalteng telah membentuk tim kajian dan riset pemindahan ibu kota yang berpusat di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP).

Sementara itu, Rektor UMP Dr Sonedi MPd menyatakan siap untuk menginisiasi pendirian perguruan tinggi di 14 kota/kabupaten di Kalteng sebagai upaya percepatan pertumbuhan kualitas SDM.

"Keberadaan perguruan tinggi di setiap kabupaten/kota se-Kalteng untuk percepatan penyiapan SDM menghadapi pemindahan konsentrasi penduduk dan kegiatan berbagai sektor terkait dampak pemindahan ibu kota negara," kata Sonedi.

Pendirian perguruan tinggi di masing-masing daerah ini dimaksudkan agar memudahkan orangtua untuk memberikan pendidikan tinggi pada anak-anaknya tanpa harus mengirimnya ke luar kota.

"Tidak semua keluarga bisa mengirimkan anak-anak mereka untuk masuk perguruan tinggi di luar daerah, selain butuh biaya cukup besar. Tapi kalau ada kampus di kabupaten setempat maka bisa kuliah dan tetap tinggal di rumah bersama keluarga," ujarnya.

Baca juga: Kalteng Sambut Perpindahan Ibu Kota, Dirikan Perguruan Tinggi di Setiap Daerah

Kalimantan Selatan

Kepala daerah ketiga yang diundang Kepala Bappenas ke Jakarta adalah Gubernur Kalimantan Selatan Shabirin Noor.

Seperti yang lain, Shabirin juga mengemukakan keunggulan wilayahnya di hadadapan Bambang sebagai poin penilaian seberapa memungkinkan Kalimantan Selatan menerima tugas baru sebagai ibu kota negara.

Menurut dia, selain aman secara geografis, Kalimantan Selatan juga memiliki sejarah dan masyarakat yang terbuka dengan hal-hal baru.

"Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang luar biasa, baik dari sejarah maupun potensi alam dan potensi manusianya. Manusia dalam pengertian masyarakatnya, sangat terbuka dan menerima siapa saja yang datang ke Kalimantan Selatan," kata Shabirin.

Lebih jauh, Shabirin menggambarkan landskap ibu kota jika benar akan dipindahkan ke Kalimantan Selatan.

"Kami membayangkan, seandainya ibu kotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” ujarnya.

Kalimantan Timur

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor juga diundang namun berhalangan hadir dan digantikan pejabat Bappeda Kaltim Yusliando.

Di hadapan Kepala Bappenas, Yusliando menyebutkan wilayah unggulan yang akan ditawarkan Kalimantan Timur jika benar ibu kota akan dipindah ke sana.

"Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim," ujar Yusliando.

Kemudian, saat Jokowi terbang ke Kalimantan untuk meninjau beberapa wilayah yang memungkinkan menjadi ibu kota negara, Presiden dan rombongan mengunjungi Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019).

Menurut Jokowi, kawasan ini memiliki sejumlah keunggulan untuk menjadi sebuah ibu kota negara. Salah satunya dari sisi kelengkapan infrastruktur, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga bandar udara.

Hal ini tentu akan sangat menghemat biaya pembangunan karena banyak fasilitas yang sudah berdiri.

Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian, kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," kata Jokowi.

Namun, Jokowi menegaskan kajian kelayakan tidak hanya didasarkan pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan geografisnya.

Baca juga: Membelah Bukit Soeharto di Timur Kalimantan

Sumber: Kompas.com (Suddin Syamsuddin, Ihsanuddin, David Oliver Purba, Yoga Sukmana)