Kompas.com - 08/05/2019, 11:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tentang menutup media yang melanggar hukum, menjadi polemik di publik.

Salah satu tokoh oposisi Fahri Hamzah menyesalkan pernyataan Wiranto itu. Menurut ia, kebebasan saat ini seharusnya sudah menjadi harga mati.

"Kebebasan ini harga mati. Kapasitas pemerintah lah yang harusnya disesuaikan dengan kebebasan masyarakat," ujar Fahri saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Wiranto Ancam Tutup Media, Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Panik

Ia berpendapat, jangan karena pemerintah panik atas ekspresi kebebasan di masyarakat, kemudian malah menutup salah satu saluran berekpresi, yakni media.

Apabila ada informasi yang salah di media, termasuk media sosial, seharusnya pejabat negara tinggal meluruskannya saja melalui mekanisme yang ada. Jangan justru menutup media tersebut.

"Jawab dong, jangan panik. Masak segini banyak orang yang di pemerintahan, jago-jago, dapat gaji, dapat mobil dinas, enggak bisa menjawab? Enggak bisa menjelaskan di media apa yang bisa bikin tenang di masyarakat," lanjut Fahri.

Baca juga: Dewan Pers Minta Wiranto Klarifikasi soal Ancaman Menutup Media

Pengamat politik Universitas Gajah Mada Nyarwi Ahmad sedikit banyak setuju dengan pernyataan Fahri.

Menurut dia, kebijakan yang diterbitkan pemerintah memang harus tetap mengedepankan prinsip demokrasi, salah satunya yaitu kebebasan berpendapat di muka umum, juga di media sosial. Termasuk ekspresi politik.

Oleh sebab itu, Ahmad menilai, Wiranto harus menjelaskan lagi ke publik mengenai apa maksud pernyataannya itu.

Baca juga: Wiranto Bantah Akan Tutup Media Massa

"Sebab, kalau tidak hati-hati, kebijakan seperti ini bisa dipandang sebagai bentuk alat kontrol menguatnya gejala otoritarianisme pada pemerintahan Pak Jokowi," ujar Ahmad.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Nasional
Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Nasional
MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Nasional
Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Nasional
KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

Nasional
Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.