Bahas Dugaan Kecurangan ke Media Asing, Prabowo Disebut Ingin Ulang Skenario Venezuela

Kompas.com - 08/05/2019, 08:13 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Aksi peringatan May Day yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) itu untuk menyuarakan kesejahteraan buruh serta demokrasi jujur dan damai. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Aksi peringatan May Day yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) itu untuk menyuarakan kesejahteraan buruh serta demokrasi jujur dan damai. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diduga ingin mengulang skenario yang terjadi di Venezuela dengan memaparkan kecurigaan mereka atas kecurangan di Pemilu 2019 kepada media asing.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.

"Dengan mengundang media asing, Prabowo dan BPN semakin kuat dugaan skenario 02 untuk mengulang skenario Venezuela dengan mobilisasi massa menentang presiden terpilih dan selanjutnya mengundang keterlibatan asing dalam masalah dalam negeri," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: TKN Yakin Media Asing Tak Mudah Percaya Tuduhan Kecurangan Prabowo

Nicholas Maduro memenangkan pemilihan umum di Venezuela pada tahun lalu. Di tengah kemelut yang terjadi di Venezuela, Ketua Majelis Nasional sekaligus pemimpin oposisi pemerintahan Maduro, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara pada Januari lalu. Manuver ini mendapatkan dukungan dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat.

Ace mengatakan, skenario itu ingin dilakukan oleh Prabowo-Sandiaga di Indonesia. Menurut dia ini berbahaya bagi kedaulatan Indonesia dan masa depan demokrasi di negara ini.

Baca juga: Prabowo: Kami Coba Jelaskan ke Dunia soal Kecurangan Pemilu yang Terbuka

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lagipula, kata Ace, Jokowi-Ma'ruf menang dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Bukan karena kecurangan seperti yang dituduhkan kubu Prabowo-Sandiaga.

"Dan Indonesia bukan Venezuela. Pak Jokowi menang dalam versi hitung cepat dengan sangat meyakinkan. Ini kemenangan atas hoaks dan juga kemenangan atas ancaman otoritarian hidup kembali. Jadi jangan bermimpi Indonesia dibuat seperti Venezuela," kata Ace.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar pertemuan atau press briefing dengan wartawan media asing.

Baca juga: BPN: Demokrat Berhak jika Ingin Keluar Koalisi Prabowo-Sandiaga

Pertemuan digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019), pukul 16.00 WIB.

Pertemuan dilakukan secara terbatas. Hanya wartawan media asing terdaftar yang dapat masuk ke kediaman Prabowo.

Sementara, wartawan dari media nasional tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertemuan.

Baca juga: Kritik Demokrat atas Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga dan Koalisi Setan Gundul

Dalam pertemuan tersebut Prabowo didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno dan sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN), antara lain Ketua BPN Djoko Santoso, Anggota Dewan Penasihat BPN Rizal Ramli, Direktur Hubungan Luar Negeri Irawan Ronodipuro, dan Direktur Kampanye BPN Sugiono.

Ada pula Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan Direktur Materi Debat Sudirman Said.

Baca juga: Baliho Ucapan Kemenangan Prabowo-Sandiaga di Bekasi Diturunkan, Ini Alasannya

Saat ditemui seusai pertemuan, Sudirman Said mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya membahas mengenai penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai patut dijelaskan ke kalangan internasional.

"Ya pokoknya ada kebutuhan untuk menjelaskan kepada kalangan internasional," ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, dalam pertemuan itu, BPN memaparkan berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kekeliruan terkait Pemilu 2019.

Baca juga: Penemuan 2 Kardus Formulir C1 dari Boyolali di Menteng dan Bantahan Seknas Prabowo-Sandi

Mantan Menteri ESDM di Kabinet Kerja itu menyebut bahwa ada permintaan dari sejumlah media asing agar Prabowo menggelar pertemuan.

Oleh sebab itu, kata Sudirman, BPN tidak mengundang wartawan dari media nasional.

"Jadi tadi itu pertemuan dengan wartawan asing untuk menjelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan, kecurangan-kecurangan dan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini sudah menjadi pengetahuan kalian semua," kata Sudirman.

"Kalau tiap hari kan ketemu media nasional," ujar dia.

Kompas TV Polemik soal klaim kemenangan Prabowo di Pilpres 2019 muncul setelah politikus Partai Demokrat, Andi Arief menyebut ada pihak yang menyesatkan Prabowo dengan informasi itu. BPN Prabowo-Sandi minta Andi Arief mengungkap sosok yang dimaksud sementara cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai pemilu yang jurdil lebih penting dibanding pernyataan dari Andi Arief itu. Siapa setan gundul yang dimaksud Andi Arief?apakah pernyataan ini bisa mengganggu kesolidan di koalisi adil makmur? Untuk membahasnya masih ada Pengamat Politik LIPI, Syamsuddin Haris serta Wasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin. #SetanGundul #PartaiDemokrat #KoalisiPrabowoSandi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

Nasional
UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

Nasional
UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.