Kompas.com - 08/05/2019, 07:05 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019). BIRO PERS SETKABPresiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menunjukkan keseriusannya memindahkan ibu kota negara.

Dalam beberapa hari terakhir, Presiden mengebut hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini. Berikut rangkuman Kompas.com:

Ratas di Istana

Langkah ngebut Jokowi dimulai dari menggelar rapat terbatas (ratas) terkait pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/4/2019).

Dalam rapat itu, Jokowi meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk memaparkan hasil kajian lembaganya terkait pemindahan ibu kota.

Baca juga: Jalan-Jalan via Google Street View di Bukit Soeharto, Calon Ibu Kota Negara

Dalam rapat itu Bappenas memaparkan tiga alternatif.

Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta. Alternatif ketiga adalah memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur Indonesia.

Baca juga: Ibu Kota Akan Dipindah, Wapres Minta Otonomi Daerah Diperkuat

Hasilnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memilih alternatif ketiga. Presiden ingin agar letak ibu kota baru berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang seusai rapat.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nanti pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Baca juga: Lewat Udara, Presiden Direncanakan Tinjau Langsung Lokasi Ibu Kota Baru di Kalteng

 

Dalam rapat itu juga sudah tergambar bahwa pemindahan Ibu Kota akan menelan dana sekitar Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun. Namun, pemerintah akan melibatkan BUMN dan swasta serta menjamin bahwa pemindahan ibu kota ini tak akan membebani APBN.

Undang gubernur

Seminggu setelah ratas, atau tepatnya pada Senin (6/5/2019), empat gubenur diundang ke istana.

Gubernur yang diundang adalah yang daerahnya dianggap potensial sebagai ibu kota baru, yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Sulawesi Barat.

Baca juga: Diundang ke Istana, 4 Kepala Daerah Ini Jualan agar Daerahnya Dipilih Jadi Ibu Kota Baru

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota Negara, Senin (6/5/2019). Pertemuan terkait pemindahan Ibu Kota Negara berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.   Pertemuan mengundang sejumlah kepala daerah yang beberapa kota di wilayahnya masuk dalam pertimbangan menjadi ibu kota negara baru. Kepala daerah yang hadir yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Sulawesi Barat.KOMPAS.com/Ihsanuddin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota Negara, Senin (6/5/2019). Pertemuan terkait pemindahan Ibu Kota Negara berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan mengundang sejumlah kepala daerah yang beberapa kota di wilayahnya masuk dalam pertimbangan menjadi ibu kota negara baru. Kepala daerah yang hadir yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Sulawesi Barat.

Hanya Gubernur Kalimantan Timur yang tak hadir karena berhalangan dan diwakili oleh Bappeda setempat.

Pertemuan di Istana itu dipimpin oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.