Fakta Kasus Bupati Solok Selatan, Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung dan Jembatan

Kompas.com - 08/05/2019, 06:24 WIB
Rumah-rumah dengan atap berbentuk bagonjong di Kawasan Seribu Rumah Gadang, Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat (26/1). Di kawasan ini masih banyak ditemui rumah-rumah gadang khas Minangkabau dengan atap berbentuk bagonjong.

Kompas/Iwan Setiyawan (SET)
26-01-2018

Untuk lipsus Hari Pers Nasional IWAN SETIYAWANRumah-rumah dengan atap berbentuk bagonjong di Kawasan Seribu Rumah Gadang, Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat (26/1). Di kawasan ini masih banyak ditemui rumah-rumah gadang khas Minangkabau dengan atap berbentuk bagonjong. Kompas/Iwan Setiyawan (SET) 26-01-2018 Untuk lipsus Hari Pers Nasional

Muzni diduga beberapa kali meminta uang ke Yamin baik secara langsung atau lewat perantara.

2. Muzni terima uang Rp 410 juta, Rp 60 juta untuk istri

Muzni diduga menerima uang dan barang senilai Rp 460 juta terkait paket pekerjaan Jembatan Ambayan.

"Diduga pemberian dari MYK (Yamin) pada MZ (Muzni) yang telah terealisasi terkait proyek Jembatan Ambayan berjumlah Rp 460 juta, dalam rentang waktu April-Juni 2018," kata dia.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Bupati Solok Selatan Mundur dari Ketua DPC Gerindra

Rincian penerimaan Muzni adalah uang sebesar Rp 410 juta dan barang senilai Rp 50 juta. Adapun dari uang Rp 410 juta itu, sekitar Rp 85 juta diserahkan ke pihak lain.

"Pada bulan Juni 2018, MZ meminta agar uang diserahkan pada pihak lain, yaitu Rp 25 juta diserahkan pada Kasubag Protokol untuk THR pegawai dan Rp 60 juta diserahkan pada istri MZ," kata Basaria.

3. Sejumlah pejabat diduga terima Rp 315 juta

KPK menduga tak hanya Muzni yang menerima suap terkait dua proyek di daerah tersebut.

Baca juga: KPK: Istri Bupati Solok Selatan Ikut Terima Rp 60 Juta dari Kontraktor

KPK menduga sejumlah bawahan Muzni di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan juga menerima uang dari Yamin. Pemberian uang ke sejumlah pejabat itu terkait paket pekerjaan pembangunan Masjid Agung Solok Selatan.

"MYK diduga juga telah memberikan uang pada sejumlah bawahan MZ yang merupakan pejabat di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sejumlah Rp 315 juta," katanya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X