Wiranto: Kalau Langsung Ditindak, Nanti Pemerintah Jokowi Dituduh Diktator

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberi penjelasan soal niat pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan dan tindakan tokoh setelah Pemilu 2019.

Penjelasan ini disampaikan Wiranto karena langkah tersebut mendapat kritik dan penolakan dari sejumlah pihak.

Wiranto mengatakan, tim yang dibentuk itu akan membantu Kemenkopolhukam dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pengendalian masalah-masalah hukum dan keamanan nasional.

"Ini bukan badan hukum nasional mengganti lembaga hukum yang lain, tapi merupakan satu tim perbantuan para pakar hukum untuk membantu Kemenkopolhukam untuk meneliti, mencerna, mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum," kata Wiranto seperti dikutip dari siaran pers resmi Kemenkopolhukam, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional Sikapi Aksi Meresahkan Pascapemilu

"Nah kita perlu tim bantuan itu bukan berarti secara formal dan secara organisasi kemudian kita abaikan, tidak. Pemerintah punya lembaga-lembaga hukum yang sudah formal dalam ketatanegaraan Indonesia, ada kejaksaan, ada kepolisian, apalagi ada MA dan sebagainya," kata dia.

Wiranto mengaku sudah bertemu dengan para profesor dan doktor hukum dari sejumlah universitas di Indonesia. Menurut dia, mereka juga mempunyai empati terhadap tugas-tugas yang diemban pemerintah dan memiliki kepedulian kepada nasib negeri ini.

Selain itu, para pakar hukum ini juga sudah gerah melihat banyak aktivitas yang seharusnya sudah masuk kategori melanggar hukum dan seharusnya ditindak. Namun, menurut dia penindakan tersebut tidak mudah karena banyaknya pelanggaran serta waktu yang sangat singkat.

Oleh karena itu, bantuan dari tim yang terdiri dari pakar ini dibutuhkan.

Baca juga: Tim Hukum Nasional Dibentuk, JK Anggap Banyak Cercaan yang Sudah Melanggar Hukum

"Ini urusannya untuk menilai dari masyarakat ke masyarakat, ini kan dari masyarakat. Masyarakat yang punya pemahaman masalah hukum, masalah intelektual, saya ajak, 'Ayo Anda nilai sendiri aktivitas yang seperti ini sudah melanggar hukum atau tidak'. Kalau mereka mengatakan melanggar hukum, oke kita bertindak, kita kompromikan," kata Wiranto.

"Kalau kita langsung tindak, tindak, tindak, nanti dituduh lagi kalau pemerintahan Jokowi diktator, kembali Orde Baru," katanya.

Wiranto menegaskan, tim yang dibentuk ini bukan badan hukum yang menggantikan lembaga hukum lain. Tim ini akan membantu Kemenkopolhukam untuk meneliti hingga mendefinisikan kegiatan yang melanggar hukum.

"Tapi intinya ini semua untuk masyarakat. Semua ini kita lakukan agar masyarakat tenang, damai, saat bulan suci Ramadhan ini dapat melaksanakan ibadah dengan tenang, damai, tanpa ada hiruk pikuk politik yang terkadang membuat mereka resah, ketakutan. Ini kita buat sedemikian rupa agar negara kita tegak, agar Pancasila masih diakui, agar Bhinneka Tunggal Ika terjaga dan UUD 1945 masih dihormati," katanya.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional Sikapi Aksi Meresahkan Pascapemilu

Rencana Wiranto untuk membentuk tim ini sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Koordinator Kontras Yati Andriyani menilai rencana tersebut menggambarkan sebuah kepanikan dari pemerintah. Ia juga menilai rencana itu hanya menggambarkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Seharusnya, kata Yati, jika ada tokoh yang dianggap melanggar hukum, aparat kepolisian bisa langsung memproses dengan menggunakan berbagai aturan perundang-undangan yang telah tersedia.

"Rencana itu sangat berlebihan dan justru menyiratkan ada ketidakpercayaan pemerintah terhadap institusi dan mekanisme penegakan hukum yang ada," kata Yati.