Kata Kapolri soal Tuduhan Adanya Kecurangan pada Pemilu 2019

Kompas.com - 07/05/2019, 21:27 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis saat ditemui di Gedung Promoter, Mapolda Metro Jaya, Senin (6/8/2018). Kompas.com/Sherly PuspitaKapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis saat ditemui di Gedung Promoter, Mapolda Metro Jaya, Senin (6/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menuturkan bahwa tuduhan dari pihak-pihak yang menyebut adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 seharusnya disertai dengan proses pembuktian.

Tito mengatakan, ada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang keberatan dengan proses penyelenggaraan pemilu.

"Menyimak perkembangan situasi saat ini kita ketahui ada aksi-aksi yang mungkin keberatan atau dugaan-dugaan kecurangan dalam proses yang sudah berlangsung," ujar Tito dalam Rapat Kerja terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019, dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2019).

"Menghadapi dugaan-dugaan atau sangkaan kecurangan sebetulnya ada mekanismenya. Jadi tidak bisa dikatakan ini curang tapi tidak ada pembuktiannya," ucap Tito.

Baca juga: Prabowo: Kami Coba Jelaskan ke Dunia soal Kecurangan Pemilu yang Terbuka

Tito menjelaskan, jika dugaan kecurangan itu dilakukan oleh peserta pemilu atau non-penyelenggara, maka pihak yang memiliki bukti dapat melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya, Bawaslu dapat melakukan proses non-litigasi dan litigasi atau proses hukum berdasarkan kasus per kasus yang dilaporkan.

Sementara, jika dugaan kecurangan dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, maka jalur yang dapat ditempuh adalah melalui pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Apabila dugaan kecurangan memiliki unsur pidana, DKPP dapat melimpahkan kasusnya ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Baca juga: Gelar Pertemuan Terbatas dengan Media Asing, Prabowo-Sandiaga Bahas Kecurangan Pemilu 2019

"Karena yang disebut curang juga memiliki hak untuk membela diri dalam peradilan terbuka dan mekanisme di UU Pemilu itu diatur mengenai hukum acaranya," kata Tito.

"Oleh karena itu kalau ada dugaan kecurangan seharusnya cepat lapor ke Bawaslu. Kalau itu adalah pidana dilempar ke Gakkumdu. Pihak yang melaporkan menyiapkan bukti-buktinya, yang terlapor juga menyampaikan pembelaannya di peradilan terbuka, sampai terbukti," tutur dia.

Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, perwakilan Menko Polhukam dan perwakilan Jaksa Agung.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X