Kata Kapolri soal Tuduhan Adanya Kecurangan pada Pemilu 2019

Kompas.com - 07/05/2019, 21:27 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis saat ditemui di Gedung Promoter, Mapolda Metro Jaya, Senin (6/8/2018). Kompas.com/Sherly PuspitaKapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis saat ditemui di Gedung Promoter, Mapolda Metro Jaya, Senin (6/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menuturkan bahwa tuduhan dari pihak-pihak yang menyebut adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 seharusnya disertai dengan proses pembuktian.

Tito mengatakan, ada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang keberatan dengan proses penyelenggaraan pemilu.

"Menyimak perkembangan situasi saat ini kita ketahui ada aksi-aksi yang mungkin keberatan atau dugaan-dugaan kecurangan dalam proses yang sudah berlangsung," ujar Tito dalam Rapat Kerja terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019, dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2019).

"Menghadapi dugaan-dugaan atau sangkaan kecurangan sebetulnya ada mekanismenya. Jadi tidak bisa dikatakan ini curang tapi tidak ada pembuktiannya," ucap Tito.

Baca juga: Prabowo: Kami Coba Jelaskan ke Dunia soal Kecurangan Pemilu yang Terbuka

Tito menjelaskan, jika dugaan kecurangan itu dilakukan oleh peserta pemilu atau non-penyelenggara, maka pihak yang memiliki bukti dapat melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya, Bawaslu dapat melakukan proses non-litigasi dan litigasi atau proses hukum berdasarkan kasus per kasus yang dilaporkan.

Sementara, jika dugaan kecurangan dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, maka jalur yang dapat ditempuh adalah melalui pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Apabila dugaan kecurangan memiliki unsur pidana, DKPP dapat melimpahkan kasusnya ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Baca juga: Gelar Pertemuan Terbatas dengan Media Asing, Prabowo-Sandiaga Bahas Kecurangan Pemilu 2019

"Karena yang disebut curang juga memiliki hak untuk membela diri dalam peradilan terbuka dan mekanisme di UU Pemilu itu diatur mengenai hukum acaranya," kata Tito.

"Oleh karena itu kalau ada dugaan kecurangan seharusnya cepat lapor ke Bawaslu. Kalau itu adalah pidana dilempar ke Gakkumdu. Pihak yang melaporkan menyiapkan bukti-buktinya, yang terlapor juga menyampaikan pembelaannya di peradilan terbuka, sampai terbukti," tutur dia.

Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, perwakilan Menko Polhukam dan perwakilan Jaksa Agung.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X