Plt Dirut PT PLN Dicecar 18 Pertanyaan soal Kasus Sofyan Basir

Kompas.com - 07/05/2019, 20:01 WIB
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN, Muhamad Ali telah memenuhi pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Ia menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama nonaktif PT PLN, Sofyan Basir. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN, Muhamad Ali telah memenuhi pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Ia menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama nonaktif PT PLN, Sofyan Basir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Muhamad Ali mengatakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan sekitar 18 pertanyaan ke dirinya.

Muhamad Ali telah memenuhi pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Ia menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama nonaktif PT PLN, Sofyan Basir.

"Jadi hari ini dimintai penjelasan terkait dengan status Pak Sofyan Basir sebagai tersangka untuk proses ini. Tadi ada 18 pertanyaan, kami jelaskan semua, sesuai dengan yang kita tahu tentang (PLTU) Riau-1 ini," kata Ali saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Fakta Pemeriksaan Sofyan Basir: Tak Ditahan hingga Akui Bertemu Idris Marham dan Eni Maulani

Ali mengaku ditanya penyidik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Human Capital Management PT PLN.

Akan tetapi, ia enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaannya.

"Pemeriksaan saya ya, semua sudah kami jelaskan dengan baik apa-apa yang diperlukan oleh penyidik. Hal ini tentunya untuk memperlancar proses," kata dia.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik menggali keterangan Ali terkait bagaimana peran direksi PT PLN dalam pembangunan PLTU Riau-1 tersebut.

"Termasuk kami gali bagaimana peran dari SFB (Sofyan) dalam proses sirkulasi PPA (Power Purchase Agreement) dan bagaimana sebenarnya SOP atau aturan internal yang berlaku di PLN. Terkait misalnya, bagaimana proses kontrak kerja sama dengan pihak lain, investasi, dan juga kegiatan lain terkait pokok perkara ini," kata Febri.

Baca juga: Pengacara Berharap Sofyan Basir Tak Ditahan KPK di Bulan Ramadhan

Penetapan tersangka Sofyan merupakan hasil pengembangan kasus PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Pada pengembangan berikutnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Nasional
Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Nasional
Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Nasional
Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X