Di DPD, Kejagung Ungkap Sejumlah Hal yang Patut Diwaspadai Pasca-pemilu

Kompas.com - 07/05/2019, 18:06 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menyampaikan sejumlah permasalahan yang ditemukan selama proses pemilu serentak ini dalam rapat kerja bersama DPD RI, Selasa (7/5/2019), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sejumlah permasalahan ini ditemukan dari pantauan yang dilakukan Kejagung sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Asisten Khusus Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana, mengatakan, salah satu masalah tersebut adalah klaim kemenangan oleh salah satu peserta Pemilihan Presiden 2019.

"Ada beberapa permasalahan pemilu serentak yang kami temukan di lapangan. Yang pertama tentang klaim kemenangan oleh salah satu pasangan calon peserta pemilu, terutama Pilpres, sebelum pengumuman resmi KPU," ujar Asep.

Asep mengatakan, menurut Kejagung, hal ini menjadi masalah yang harus dicermati. Alasannya, klaim ini diikuti dengan tudingan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

"Inikan suatu yang kontradiktif. Di satu sisi dia menganggap pemenang dalam proses pemilu ini, tetapi di sisi lain proses pelaksanaan pemilu ini juga dianggap sebagai pemilu yang tidak fair, tidak adil, dan ada kecurangan," kata Asep.

Menurut dia, hal ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya gejolak di masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Asep mengatakan, masyarakat bisa salah persepsi jika hasil akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda dari klaim sebelumnya.

"Ini tentu harus kita waspadai bersama, kita cermati bersama, yang pada akhirnya kalau kita biarkan akan menimbulkan salah persepsi nanti di kalangan akar rumput," ujar Asep.

"Dan pada akhirnya kita juga menghawatirkan adanya gejolak maupun konflik horizontal di masyarakat," tambah dia.

Asep tidak menyebut siapa peserta pemilu yang dia sebut mengklaim kemenangan.  

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X