Kapolri Sebut "People Power" Pasca-Pemilu Tak Bisa Kalahkan Gerakan Pada 17 April

Kompas.com - 07/05/2019, 12:50 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian usai menghadiri Dies Natalis dan Wisuda STIK-PTIK, Rabu (4/7/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian usai menghadiri Dies Natalis dan Wisuda STIK-PTIK, Rabu (4/7/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April merupakan definisi people power yang sebenarnya.

Hal ini dia sampaikan sebagai penutup paparannya dalam rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

"Kami mengingatkan kepada semua pihak ini pemilu yang diikuti 81 persen dari rakyat Indonesia. People power sebenarnya ya people power 17 April itu," ujar Tito.

Dari jumlah daftar pemilih tetap sebesar 197 juta, 81 persen pemilih menggunakan hak suaranya. Kata Tito, mereka menggunakan "power" masing-masing untuk memilih kepala negara dan wakil rakyat.

Baca juga: Kuasa Hukum: Eggi Sudjana Bicara People Power sebagai Anggota BPN

Dia kemudian menyinggung adanya sejumlah pihak untuk melakukan people power pascapemilu. Menurut dia, berapapun jumlah masyarakat yang hadir dalam aksi itu tidak akan bisa mengalahkan people power pada 17 April.

"Jadi kalau nanti ada pengumpulan massa lainnya yang jauh lebuh kurang dari itu, saya kira itu mengalahkan, itu lebih kecil dari people power yang 193 juta lebih," ujar Tito.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Absen Panggilan Penyidik, Eggi Sudjana Bantah Makar Terkait Seruan People Power

Adapun gagasan mengenai people power sebelumnya sempat dilontarkan politisi senior Partai Amanat Nasional Amien Rais. Amien menyebut akan menggunakan kekuatan massa jika ada kecurangan pemilu.

Tito pun meminta semua masyarakat untuk menempuh cara-cara yang sesuai konstitusi. Jangan sampah upaya kritik dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

"Kita minta semua pihak untuk bersikap dewasa. Kita menghormati proses-proses yang ada dan tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga kita harapkan kedamaian dan keamanan bisa terjamin bagi bangsa yang kita cintai," kata dia.

Kompas TV Caleg PAN Eggy Sudjana tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atas panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan seruan <em>people power</em>. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyatakan pemeriksaan terhadap Eggy Sudjana masih dibutuhkan karena masih terdapat sejumlah pertanyaan yang ingin diklarifikasi. Eggy sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik pada Jumat (3/5/2019) siang ini. Laporan kasus seruan <em>people power</em> terhadap Eggy Sudjana sebelumnya disampaikan politisi PDI Perjuangan ke Polda Metro Jaya. Sementara itu kuasa hukum Eggy Sudjana melalui kuasa hukumnya menyatakan keterangan yang ia berikan pada pemeriksaan sebelumnya sudah dianggap cukup. #EggySudjana #PeoplePower #PoldaMetroJaya

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Nasional
Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

Nasional
Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Nasional
Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X