Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Hidayat Nur Wahid Salah Paham soal Data Survei Internal

Kompas.com - 06/05/2019, 21:40 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membantah pernyataan Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengenai survei internal Partai Demokrat.

Menurut Hidayat, klaim kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 62 persen justru berasal dari survei internal Partai Demokrat.

Pernyataan tersebut diungkapkan Hidayat saat dimintai tanggapannya terkait pernyataan politisi Partai Demokrat Andi Arief.

Melalui akun Twitter @AndiArief_, Andi mengungkapkan bahwa Partai Demokrat ingin menyelamatkan Prabowo dari kelompok yang menyebut angka kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu mencapai 62 persen.

Baca juga: Demokrat: Kalau Pak Jokowi Diputuskan Menang, Kerja Sama dengan Koalisi Prabowo-Sandi Berakhir

Terkait hal itu, Ferdinand menyebutkan, Hidayat salah memahami data internal Partai demokrat.

"HNW (Hidayat Nur Wahid) jelas salah memahami data internal Demokrat," ujar Ferdinand saat dihubungi, Senin (6/5/2019).

Ferdinand menjelaskan, data internal Partai Demokrat itu merupakan survei periode Agustus 2018, sebelum Majelis Tinggi menetapkan arah koalisi.

Menurut dia, saat itu Partai Demokrat melakukan survei internal dan hasilnya sebanyak 62 persen kader menginginkan partai berkoalisi dengan Prabowo.

Sementara, 38 persen kader ingin Demokrat berkoalisi dengan Jokowi.

"Jadi itu bukan survei internal yang menyatakan bahwa Prabowo akan menang pilpres 62 persen, tapi persentase kader Demokrat yang menginginkan berkoalisi dengan Prabowo. Itu bulan agustus 2018 sebelum ada pendaftaran pilpres," kata Ferdinand.

Baca juga: Luruskan Informasi, Demokrat Sebut 62 Persen Bukan Angka Survei Kemenangan Prabowo

Sebelumnya, Hidayat menanggapi pernyataan politisi Partai Demokrat Andi Arief terkait klaim kemenangan Prabowo dengan perolehan suara mencapai 62 persen.

Menurut Hidayat, klaim kemenangan sebesar 62 persen justru berasal dari survei internal Partai Demokrat.

"Tentang 62 persen itu juga publik sudah membaca bahwa di internal Demokrat l, survei mereka menyebutkan bahwa Prabowo menang dengan 62 persen. Nah bagaimana itu?" ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Jadi justru publik mendapatkan bacaan berita beberapa hari lalu bahwa survei internal Demokrat, Prabowo menang 62 persen," ucapnya.

Dalam akun Twitter-nya, Andi menulis bahwa Partai Demokrat ingin menyelamatkan Prabowo dari kelompok yang memberikan angka klaim kemenangan 62 persen.

Baca juga: Hubungan Demokrat dan Koalisi Prabowo-Sandiaga Pasca-Pemilu..

"Partai Demokrat ingin menyelamatkan Pak Prabowo dari perangkap sesat yang memasok angka kemenangan 62 persen," ujar Andi seperti dikutip dari akun Twitternya, Senin (6/5/2019).

Kelompok yang ia sebut sebagai "setan gundul" itu telah menyesatkan Prabowo dengan memberikan informasi perolehan suara tersebut.

Bahkan ia menyebut perolehan suara 62 persen yang dinyatakan Prabowo saat deklarasi klaim kemenangan, Kamis (18/4/2019), sebagai informasi menyesatkan.

"Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com