Pengacara Berharap Sofyan Basir Tak Ditahan KPK di Bulan Ramadhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Soesilo Aribowo berharap kliennya tak ditahan pada bulan Ramadhan.

Sofyan telah memenuhi pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (6/5/2019).

Sofyan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Seusai diperiksa selama 7 jam sejak pukul 10.00 WIB, Sofyan memang belum ditahan oleh KPK.

Baca juga: KPK Belum Tahan Sofyan Basir Usai Diperiksa Perdana sebagai Tersangka

"Harapan saya ya, mudah-mudahan, kan ini bulan puasa, saya berharap jangan (ditahan) dulu lah. Jangan dulu lah. Kan kita juga belum tahu proses ke depannya," kata Soesilo usai mendampingi kliennya.

Di sisi lain, Soesilo menjelaskan, pada pemeriksaan perdana, penyidik mengajukan sekitar 15 pertanyaan ke Sofyan.

"Standar saja, masih (soal) identitas, kemudian tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai Dirut. Kemudian mengenai penandatanganan kontrak yang kemarin jadi sedikit masalah di Riau 1. Yang lain-lain belum ada. Belum ke materi (perkara)," kata Soesilo.

Soesilo menegaskan, kliennya akan kooperatif jika dipanggil lagi oleh penyidik KPK.

Baca juga: 7 Jam Diperiksa KPK, Sofyan Basir Dicecar 15 Pertanyaan

"Pada prinsipnya kita kooperatif, kalau misalkan KPK menghendaki pemeriksaan, kapan saja kita akan siap untuk menghadirkan Pak Sofyan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, keputusan soal penahanan Sofyan tergantung pada kewenangan penyidik.

"Penahanan menjadi kewenangan penyidik sepenuhnya, mengacu pada pertimbangan objektif dan subjektif penyidik," kata Yuyuk dalam keterangan tertulis, Senin.

Penetapan tersangka Sofyan merupakan hasil pengembangan kasus PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Pada pengembangan berikutnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.