Kompas.com - 06/05/2019, 16:38 WIB
Menteri Koordinator Pembangungan Manusia dan Kebudayaan memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di NTB, di Jakarta, Jumat (5/10/2018). DOK Humas Kemenko PMKMenteri Koordinator Pembangungan Manusia dan Kebudayaan memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di NTB, di Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani hampir pasti lolos ke Senayan. Berdasarkan penghitungan sementara, caleg PDI-P daerah pemilihan Jawa Tengah V itu sudah mengantongi cukup suara untuk mendapat satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kan saya sudah hampir 3 kali jadi caleg di dapil tersebut, ya alhamdulillah mungkin masyarakat di sana sudah cukup mengenal saya," kata Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Puan mengucapkan terimakasih kepada masyarakat di Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta yang telah memilihnya. Ia merasa popularitas sebagai cucu Proklamator Soekarno dan putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri cukup membantunya untuk lolos ke Senayan.

Kendati demikian, Puan sampai saat ini masih menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Puan Maharani, Johan Budi hingga Krisdayanti Lolos ke Parlemen

"Sampai hari ini saya belum final jadi saya tunggu aja hasil finalnya KPUD yang ada di daerah di Jateng sesuai dapil saya," kata dia.

Lalu, bagaimana status Puan sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Belum tahu, masih 6 bulan lagi loh Menko PMK.  Lagi pula pelantikan DPR dan (presiden) yang akan datang kan masih bulan Oktober, jadi belum mikir ke sana," kata dia.

Anggota DPR tak bisa merangkap jabatan sebagai menteri di kabinet. Puan mengaku belum tahu apakah memilih menjadi legislator atau tetap menjadi menteri di kabinet kerja.

Ia juga tidak tahu apakah Presiden sudah merencanakan perombakan kabinet bagi menteri-menterinya yang terpilih sebagai anggota DPR.

"Belum tahu saya.  Itu (reshuffle) tanya presiden hak prerogatifnya presiden.  Saya enggak tahu urusan itu," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.