Kompas.com - 06/05/2019, 15:48 WIB
Tiga anggota DPRD Sumut, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/2/2019). Kompas.com/Abba GabrilinTiga anggota DPRD Sumut, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/2/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga anggota DPRD Sumatera Utara dituntut lima tahun penjara. Ketiganya yakni, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar. Abu Bokar dan Enda juga dituntut membayar denda Rp 233 juta subsider empat bulan kurungan.

Sementara, M Yusuf dituntut membayar denda Rp 260 juta subsider lima bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haerudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/5/2019). 

Baca juga: PKS Klaim Raih 21 Kursi di DPRD Jawa Barat

Dalam pertimbangan, jaksa menilai ketiganya telah menyalahgunakan wewenang untuk melakukan kejahatan. Ketiga memanfaatkan jabatan sebagai anggota dewan untuk mendapat kekayaan diri sendiri dan keluarga. 

Ketiganya dinilai terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Menurut jaksa, Abu Bokar menerima uang Rp 447,5 juta. Kemudian, Enda Mora Lubis menerima Rp 502,5 juta. Sementara, M Yusuf Siregar menerima Rp 772,5 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain pidana penjara dan denda, ketiganya juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah yang mereka terima.

Namun, uang pengganti tersebut dikurangi uang yang telah diserahkan secara sukarela oleh para terdakwa kepada KPK dalam tahap penyidikan.

Abu Bokar dituntut membayar uang pengganti Rp 440 juta. Enda Mora Lubis dituntut membayar Rp 442 juta. Sementara, M Yusuf dituntut membayar Rp 722,5 juta.

Baca juga: Jadi Terdakwa Korupsi, Anggota DPRD Sumut Minta Maaf ke Anaknya yang Tak Lanjut Kuliah

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar ketiganya memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Ketiganya dinilai melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Nasional
PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Nasional
PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

Nasional
Program 'Kita Jaga Kiai', Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Program "Kita Jaga Kiai", Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Nasional
Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia Atas Pengertiannya Terhadap PPKM

Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia Atas Pengertiannya Terhadap PPKM

Nasional
Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Nasional
Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Nasional
Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Nasional
UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X