JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menggelar pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota Negara, Senin (6/5/2019).
Pertemuan terkait pemindahan Ibu Kota Negara berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan itu mengundang sejumlah kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam pertimbangan menjadi ibu kota negara baru. Kepala daerah yang diundang yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Sulawesi Barat.
Mereka meyakinkan pemerintah pusat untuk memilih daerah mereka sebagai Ibu Kota baru.
Baca juga: Agar Tak Bebani APBN, Pemindahan Ibu Kota Disarankan Melibatkan Swasta
"Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, tidak merusak yang lain. Kita dorong untuk bagaimana kota ini dibangun dengan cepat dan mudah. Di sana ya tinggal beli peralatan saja," kata Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.
Gubernur Kalimantan Selatan Shabirin Noor tak mau kalah. Di depan Menteri Bambang, ia menyebut bahwa kalimantan tak hanya unggul dari segi geografis, namun juga sumber daya manusianya.
Ia menyebut Kalimantan Selatan memiliki penduduk yang ramah sehingga cocok untuk ibu kota baru.
"Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang luar biasa baik dari sejarah maupun potensi alam dan potensi manusianya, manusia dalam pengertian masyarakatnya sangat terbuka dan menerima siapa saja yang datang ke Kalimantan Selatan," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengemukakan, akan menjamin ketersediaan yang dibutuhkan pemerintah pusat jika Ibu Kota benar-benar ada di wilayahnya. Ia menyebut ada tiga daerah di Kalimantan Tengah yang bisa menjadi lokasi ibu kota baru.
Baca juga: Teka-teki Ibu Kota Baru dan Bocoran Seorang Walikota di Kalimantan
"Kalau Presiden berkenan ada di tiga tempat. Di Palangkaraya, Kabupaten Mantingan, dan Gunung Mas. Kesiapan lahan, itu sampai kiamat akan terus ada. Mau dibangun apapun juga," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur juga diundang dalam pertemuan tersebut, namun berhalangan hadir. Kehadirannya diwakili oleh Bappeda setempat.
Wacana permindahan Ibu Kota Negara menguat setelah pada akhir April lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Jawa. Namun, hingga saat ini pemerintah masih mengkaji lokasi ibu kota baru.