Kompas.com - 05/05/2019, 16:27 WIB
Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, ada potensi maladministrasi jika sebuah rancangan undang-undang tidak dilakukan secara terbuka. Termasuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Awalnya, Ninik menjelaskan penyusunan sebuah RUU harus sesuai dengan Pasal 5 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Penyusunan sebuah UU harus melalui metode yang baku dan sesuai standar.

"Di dalam pasal 5 ini ada syarat yang ditentukan yaitu keterbukaan. Keterbukaannya harus dalam setiap tahapan bukan hanya sampai prolegnas. Tapi saat pembahasan bahkan penetapan harus ada keterbukaan," ujar Ninik dalam diskusi di kawasan Cikini, Minggu (5/5/2019).

Baca juga: DPR Diminta Tak Buru-buru Sahkan RKUHP

 

Aspek keterbukaan dalam pembahasan RKUHP ini sendiri dipertanyakan. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengeluhkan sikap pemerintah yang menyebut draft RKUHP sudah 99 persen dan siap disahkan.

Padahal sejak tahun kemarin pembahasan RKUHP antara pemerintah dan DPR ditunda sampai selesai Pemilu 2019.

Alianasi Nasional Reformasi KUHP menemukan ada rapat-rapat internal yang dilakukan pemerintah secara tertutup. Sikap tidak terbuka ini yang membuat proses pembahasan RKUHP berpotensi maladministrasi.

Baca juga: Hindari Politisasi Kelompok Minoritas, RKUHP Diminta Dibahas Setelah Pemilu 2019

 

"Kalau tidak dijalani satu saja dalam Pasal 5, tentu ada potensi maladministrasi karena tidak dilakukan secara terbuka," ujar dia.

Sebelumnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR tidak buru-buru mengesahkan RKUHP. DPR diingatkan kembali mengenai hal ini karena pekan depan mereka sudah memasuki masa sidang V.

Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) yang tergabung dalam aliansi ini, Maidina Rahmawati, mengatakan, masih banyak permasalahan dalam RKUHP tersebut.

Baca juga: Menkumham Optimistis RKUHP Selesai Setelah Pemilu

 

Maidina menyebut pihaknya kesulitan untuk mendapatkan draft terbaru RKUHP tersebut.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP pun merasa kaget ketika pemerintah menyebut draft RKUHP sudah siap 99 persen pada April 2019. Padahal sejak 30 Mei 2018, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan RKUHP sampai Pemilu 2019 selesai.

"Klaim tersebut tidak sejalan dengan apa yang kami kawal selama ini. Yang sudah siap disahkan itu apa?" kata dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan KPK di Istana Bogor membahas RKUHP.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Nasional
Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Nasional
Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Nasional
Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Nasional
UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

Nasional
Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X