Kompas.com - 03/05/2019, 15:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadizly menyatakan jika ada partai yang hendak bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja maka harus dibahas oleh seluruh anggota koalisi.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pernyataan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan bisa saja pertemuan Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membahas koalisi.

Saat ini, Koalisi Indonesia Kerja berisikan partai-partai pengusung dan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

"Kami, Partai Golkar, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Partai Demokrat. Soal keinginan bergabungnya Partai Demokrat tentu harus dibahas bersama dengan anggota koalisi lainnya," kata Ace melalui pesan singkat, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Pertemuan Jokowi-AHY, Arah Politik Demokrat dan Ancaman Resistensi dari PDI-P

Ia menambahkan dalam membentuk kabinet diperlukan kepercayaan serta rasa saling menghormati di antara seluruh anggota koalisi.

Karena itu, Ace menambahkan, diperlukan komunikasi intensif di antara semua anggota sebelum membangun koalisi pemerintahan yang solid.

"Dlam sebuah koalisi pemerintahan itu, tentu prasyaratnya harus saling percaya dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang intens itu merupakan salah satu prasyarat yang dilalui untuk membangun saling percaya tersebut," lanjut dia.

Moeldoko sebelumnya menilai, tak menutup kemungkinan Jokowi dan AHY akan membicarakan koalisi pasca pilpres 2019 saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Sandiaga Anggap Pertemuan Antara AHY dan Jokowi Hanya Silaturahim

"Ya bisa juga pastinya begitu (bicara koalisi), karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Pada pilpres 2019, Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Gerindra, PKS dan PAN. Namun Moeldoko menegaskan bahwa politik bisa berubah dengan cepat.

"Politik sangat dinamis. Dalam 5 menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yang berada di sana berada di sini. Sangat dinamis," kata Moeldoko.

Saat ditanya apakah Jokowi berupaya merangkul Partai Demokrat lewat AHY, Moeldoko menjawab singkat sambil tertawa. "Ya sepertinya yang terlihat seperti itu," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Nasional
Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.