Kompas.com - 03/05/2019, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo merupakan pertemuan biasa.

Menurut dia, AHY diundang ke Istana oleh Jokowi sebagai presiden bukan calon presiden.

"AHY kan diundang, mereka tahu kalau AHY diundang kan sulit posisi nya menolak undangan presiden, sebagai presiden kan. Bukan sebagai capres," kata Riza saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (3/5/2019).

Riza menilai, pernyataan AHY usai bertemu Jokowi pun biasa saja. Meski begitu, Riza yakin ada kepentingan politik Jokowi di balik pertemuan tersebut.

Baca juga: Jokowi: Terima Kasih, Mas AHY...

"Sekalipun kita memahami ada kepentingan politik bagi pak Jokowi seolah-olah ingin memberi ruang dan kesempatan pada AHY, tetapi kita tahu posisi itu sulit lah," ujarnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).
Menurut Riza, sulit untuk Partai Demokrat merapat ke kubu Jokowi karena ada sejumlah perbedaan prinsip dengan PDI Perjuangan. PDI-P merupakan partai utama pengusung Jokowi.

"Sulit, saya tidak ingin mendahului tapi menurut saya sulit karena ada perbedaan paham antara demokrat dan PDI-P, tapi saya ingin terlalu jauh ya," tuturnya.

Baca juga: AHY Pakai Mobil Berpelat B 2024 AHY ke Istana, Apa Maknanya?

Di sisi lain, Riza mengklaim lima partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur tetap solid mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Lima partai ini tetap kompak dan solid mengusung Prabowo Sandi, sampai darah penghabisan istilahnya jadi kita yakin posisi kita bagus dan menang dalam pilpres 2019 ini," pungkasnya.

Diberitakan AHY dan Jokowi bertemu di Ruang Kerja Presiden, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019) kemarin, sarat dengan muatan politis.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.