[BERITA POPULER] BPN Prabowo Minta Situng KPU Dihentikan | AHY Setuju dengan Jokowi soal Hasil Pemilu

Kompas.com - 03/05/2019, 07:26 WIB
Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi Sufmi Dasco Ahmad melaporkan Situng KPU ke Bawaslu Kompas.com/Rakhmat Nur HakimDirektur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi Sufmi Dasco Ahmad melaporkan Situng KPU ke Bawaslu

1. Laporkan KPU ke Bawaslu, BPN Prabowo-Sandiaga Minta Situng Dihentikan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) lantaran menilai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU banyak melakukan kesalahan.

Karena itu, ia meminta Bawaslu menginstruksikan KPU untuk menghentikan Situng dan menunggu publikasi lewat penghitungan manual berjenjang yang saat ini sedang berjalan.

Baca selengkapnya.  Baca juga: Laporkan Banyak Kesalahan Input Situng KPU, BPN Enggan Sebut Jumlah

2. Soal Hasil Pemilu 2019, AHY Setuju dengan Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setuju dengan calon presiden petahana Joko Widodo mengenai hasil Pemilu 2019.

AHY setuju bahwa lebih baik, seluruh masyarakat Indonesia bersabar menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pada 22 Mei 2019 mendatang untuk melihat siapa pemenang Pemilu 2019.

Baca selengkapnya. Baca juga: Temui Jokowi di Istana, AHY Pakai Mobil Berplat B 2024 AHY 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

3. Bupati Talaud Sri Wahyumi Ditangkap KPK, Anak-anak Tinggal di Kontrakan dan Suami Dirawat

Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Sri Wahyumi Maria Manalip mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/5/2019) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip), BNL (Benhur Lalenoh) dan BHK (Bernard Hanafi Kalalo) serta mengamankan barang bukti senilai Rp500 juta terkait kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd. *** Local Caption *** 
Dhemas Reviyanto Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Sri Wahyumi Maria Manalip mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/5/2019) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip), BNL (Benhur Lalenoh) dan BHK (Bernard Hanafi Kalalo) serta mengamankan barang bukti senilai Rp500 juta terkait kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd. *** Local Caption ***

Setelah Bupati Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Manalip ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak keluarga saat ini menghindar memberikan keterangan.

Suami Sri Wahyumi disebut sedang sakit. Sementara, anak-anak Sri Wahyumi tinggal di sebuah rumah kontrakan di Manado.

Baca selengkapnyaBaca juga: 6 Fakta Penangkapan Bupati Talaud Sri Wahyumi, Diduga Terima Suap Proyek Pasar hingga Sosok Bupati Penuh Kontroversi

4. 3 Strategi Anies Tangani Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pintu air Manggarai, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pintu air Manggarai, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki tiga strategi dalam menangani banjir.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Nasional
Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Nasional
MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

Nasional
Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Nasional
Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Nasional
Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Nasional
Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nasional
Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.