Bawaslu Belum Temukan Indikasi Kecurangan Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Kompas.com - 02/05/2019, 21:42 WIB
Ketua Bawaslu Abhan KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKetua Bawaslu Abhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan menyatakan, pihaknya belum menemukan indikasi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif ( TSM) di lapangan.

Hal itu disampaikan Abhan menanggapi banyaknya isu kecurangan pemilu yang beredar di media sosial.

"Sampai hari ini belum, sampai hari ini belum (ada). Yang khusus laporan dugaan TSM belum ada," ujar Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Kami Tak Menemukan Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Ia mengatakan, saat ini memang ada temuan pelanggaran, khususnya dalam tahapan rekapitulasi suara. Ia mengatakan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan beberapa kali diwarnai pelanggaran.

Namun, Bawaslu, melalui petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu), berhasil menemukan pelanggaran tersebut dan selalu merekomendasikan penghitungan ulang kepada Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK).

Baca juga: TKN Jokowi: Kecurangan Tak Terstruktur dan Masif, tetapi Individual dan Serabutan

Karena itu, ia mengatakan saat ini kerap terjadi penundaan proses penghitungan suara di tingkat kecamatan karena PPK harus mengulang proses rekapitulasi suara tersebut untuk menghindari kecurangan.

"Sudah, ada beberapa (pelanggaran) yang ditindaklanjuti. Coba rekan-rekan lihat di tingkat rekap kecamatan itu sampai kami merekomendasi hitung ulang. Ada," ujar Abhan.

"Hitung ulang tak hanya melihat C1 plano, tetapi sampai buka kotak hitung surat suaranya. Ketika rekapitulasi di kecamatan agak lama ya karena itu. Kami ingin menegakkan keadilan pemilu. Jumlah (kasusnya) ratusan lah," lanjut dia.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X