KPU dan Bawaslu Minta Bukti Tudingan Kecurangan, Bukan Sekedar Klaim Sepihak

Kompas.com - 02/05/2019, 16:18 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan meminta kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuktikan tudingan kecurangan pemilu yang mereka lemparkan.

Setiap tudingan kecurangan, kata Wahyu, harus disertai dengan pembuktian dan bukan sekedar klaim sepihak.

"Menurut saya, semuanya juga harus dibuktikan dan harus dilaporkan melalui mekanisme hukum yang ada. Tidak bisa kemudian dugaan kecurangan itu hanya klaim sepihak," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Bantah BPN, KPU Minta Bukti Tuduhan Ribuan Kesalahan Input Data Situng


Wahyu mengatakan, pembuktian tudingan kecurangan bisa dilakikan melalui mekanisme hukum.

Ia menyarankan kedua kubu untuk melaporkan tuduhan-tuduhan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Harus dibuktikan lewat mekanisme hukum yang berlaku, jadi laporkan kepada Bawaslu," ujarnya.

Baca juga: Ketua KPU: Terlalu Dini untuk Simpulkan Pemilu 2019 Curang

 

Ditemui secara terpisah, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta seluruh pihak yang menemukan dugaan pelanggaran untuk melapor. Prosedur ini dilakukan untuk membuktikan adanya tudingan-tudingan.

Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

"Kalau ada pelanggaran dilaporkan ke kita. Kan harus berdasarkan alasan dan bukti-bukti pelanggarannya," ujar Afif saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di dalam negeri.

Baca juga: TKN Terima 14.843 Laporan Dugaan Kecurangan yang Untungkan Kubu Prabowo

Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, mengatakan laporan tersebut diterima dari berbagai pihak melalui posko pengaduan yang telah dibuka sejak 9 April 2019.

"Ada 14.843 laporan pengaduan yang masuk melalui posko pengaduan ini hampir di seluruh nasional, Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua," kata Ade saat konferensi pers di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga merasa dicurangi.

Baca juga: Relawan IT BPN Klaim Temukan 9.440 Kesalahan Input Data ke Situng KPU

 

Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said bahkan mendorong masyarakat sipil untuk membentuk tim independen pencari fakta kecurangan pada Pemilu 2019.

Pasalnya, Sudirman mengaku, pihak BPN telah menerima banyak laporan dugaaan kecurangan yang terjadi.

"Kita dorong supaya masyarakat sipil mengonsolidasikan itu (tim independen pencari fakta kecurangan), karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ujar Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X