Istana Ingin Kekuatan Koalisi Jokowi di Parlemen Capai 80 Persen

Kompas.com - 02/05/2019, 15:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kekuatan koalisi pendukung capres petahana Joko Widodo di Pilpres 2019 memang sudah cukup untuk membangun sebuah pemerintahan yang efektif.

Gabungan kekuatan PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP diperkirakan akan mengantongi kursi lebih dari 60 persen di Senayan.

Namun, ia ingin agar koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dapat tambahan kekuatan.

"Ya sebenarnya sudah diatas 60 persen cukup, tapi kalau bisa 80 persen, kenapa harus 60. Sehingga semua hal yang jadi kebijakan lebih mudah di endorse," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Moeldoko Sebut AHY Akan Bertemu Jokowi di Istana Sore Ini

Oleh karena itu lah, Presiden Joko Widodo membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Momen pertemuan itu terjadi di Istana Negara usai Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Pada sore ini, menurut Moeldoko, rencananya Jokowi bertemu Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Moeldoko menilai tak menutup kemungkinan nantinya PAN dan Demokrat akan merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Politik sangat dinamis. Dalam lima menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yg berada disana berada disini. Sangat dinamis," kata Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini.

Baca juga: AHY Temui Jokowi Sore Ini, Moeldoko Sebut Bisa Saja Bahas Koalisi

Moeldoko mengakui bergabungnya partai baru di koalisi bisa mendapatkan resistensi dari partai-partai lama yang sudah berjuang mengampanyekan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Namun menurut dia bisa dicari jalan keluarnya.

"Sekali lagi perlu dicari jalan yang terbaik bagaimana membangun koalisi yang semua pihak menerima dan pemerintah menjadi sangat efektif," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X