Istana Ingin Kekuatan Koalisi Jokowi di Parlemen Capai 80 Persen

Kompas.com - 02/05/2019, 15:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kekuatan koalisi pendukung capres petahana Joko Widodo di Pilpres 2019 memang sudah cukup untuk membangun sebuah pemerintahan yang efektif.

Gabungan kekuatan PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP diperkirakan akan mengantongi kursi lebih dari 60 persen di Senayan.

Namun, ia ingin agar koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dapat tambahan kekuatan.

"Ya sebenarnya sudah diatas 60 persen cukup, tapi kalau bisa 80 persen, kenapa harus 60. Sehingga semua hal yang jadi kebijakan lebih mudah di endorse," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/2019).


Baca juga: Moeldoko Sebut AHY Akan Bertemu Jokowi di Istana Sore Ini

Oleh karena itu lah, Presiden Joko Widodo membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Momen pertemuan itu terjadi di Istana Negara usai Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Pada sore ini, menurut Moeldoko, rencananya Jokowi bertemu Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Moeldoko menilai tak menutup kemungkinan nantinya PAN dan Demokrat akan merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Politik sangat dinamis. Dalam lima menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yg berada disana berada disini. Sangat dinamis," kata Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini.

Baca juga: AHY Temui Jokowi Sore Ini, Moeldoko Sebut Bisa Saja Bahas Koalisi

Moeldoko mengakui bergabungnya partai baru di koalisi bisa mendapatkan resistensi dari partai-partai lama yang sudah berjuang mengampanyekan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Namun menurut dia bisa dicari jalan keluarnya.

"Sekali lagi perlu dicari jalan yang terbaik bagaimana membangun koalisi yang semua pihak menerima dan pemerintah menjadi sangat efektif," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X