Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Ingin Kekuatan Koalisi Jokowi di Parlemen Capai 80 Persen

Kompas.com - 02/05/2019, 15:44 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kekuatan koalisi pendukung capres petahana Joko Widodo di Pilpres 2019 memang sudah cukup untuk membangun sebuah pemerintahan yang efektif.

Gabungan kekuatan PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP diperkirakan akan mengantongi kursi lebih dari 60 persen di Senayan.

Namun, ia ingin agar koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dapat tambahan kekuatan.

"Ya sebenarnya sudah diatas 60 persen cukup, tapi kalau bisa 80 persen, kenapa harus 60. Sehingga semua hal yang jadi kebijakan lebih mudah di endorse," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Moeldoko Sebut AHY Akan Bertemu Jokowi di Istana Sore Ini

Oleh karena itu lah, Presiden Joko Widodo membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Momen pertemuan itu terjadi di Istana Negara usai Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Pada sore ini, menurut Moeldoko, rencananya Jokowi bertemu Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Moeldoko menilai tak menutup kemungkinan nantinya PAN dan Demokrat akan merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Politik sangat dinamis. Dalam lima menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yg berada disana berada disini. Sangat dinamis," kata Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini.

Baca juga: AHY Temui Jokowi Sore Ini, Moeldoko Sebut Bisa Saja Bahas Koalisi

Moeldoko mengakui bergabungnya partai baru di koalisi bisa mendapatkan resistensi dari partai-partai lama yang sudah berjuang mengampanyekan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Namun menurut dia bisa dicari jalan keluarnya.

"Sekali lagi perlu dicari jalan yang terbaik bagaimana membangun koalisi yang semua pihak menerima dan pemerintah menjadi sangat efektif," ujarnya.

Kompas TV Kegaduhan yang terjadi di Partai Amanat Nasional terkait sikap Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan yang cenderung mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyusul pertemuan Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu dinilai mengancam kesolidan koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga. Tak hanya PAN, Demokrat juga disebut-sebut dapat godaan untuk loncat gabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf. Lalu bagaimana peta koalisi pasca-pemilu 2019 nanti? Simak dialognya dalam Sapa Indonesia bersama wakil direktur saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Lukman Edy, Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo, serta analsi politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto. #Koalisi #Parpol2019 #PAN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com