Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Kampanye Demokrat Rp 190 Miliar, Mayoritas dari Sumbangan Caleg

Kompas.com - 02/05/2019, 15:27 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, penerimaan dana kampanye partainya mencapai Rp 190 miliar.

"Kami menyerahkan dokumen itu yang lengkap. Secara umum, biaya yang kami keluarkan untuk kampanye kami, yaitu totalnya Rp 190 miliar," ujar Hinca saat memberikan keterangan seusai pelaporan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Menurut Hinca, dana kampanye sebesar Rp 180 miliar berasal dari para calon anggota legislatif (caleg). Sisanya, merupakan pemasukan dari partai dan sumbangan perorangan.

Baca juga: Dana Kampanye Demokrat Rp 190 Miliar, Ada Sumbangan dari SBY dan Ani Yudhoyono

Sementara itu, pengeluaran dana kampanye Partai Demokrat sebesar Rp 180.871.000.000 untuk kampanye caleg dan Rp 1,380 miliar pengeluaran partai.

Selain itu, Partai Demokrat juga menganggarkan sekitar Rp 4 miliar untuk biaya iklan.

"Pengeluaran terbesar itu APK yang dikeluarkan caleg. Totalnya itu Rp 180 miliar. Sisa dana sekitar Rp 300 juta," kata Hinca.

Kompas TV Kegaduhan yang terjadi di Partai Amanat Nasional terkait sikap Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan yang cenderung mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyusul pertemuan Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu dinilai mengancam kesolidan koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga. Tak hanya PAN, Demokrat juga disebut-sebut dapat godaan untuk loncat gabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf. Lalu bagaimana peta koalisi pasca-pemilu 2019 nanti? Simak dialognya dalam Sapa Indonesia bersama wakil direktur saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Lukman Edy, Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo, serta analsi politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto. #Koalisi #Parpol2019 #PAN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com