Kasus PLTU Riau-1, KPK Panggil Dirut Pertamina

Kompas.com - 02/05/2019, 10:16 WIB
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati. KOMPAS.com/Hendra Cipto Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan CEO Blackgold Natural Resources, Richard Philip Cecil, Kamis (2/5/2019).

Nicke yang pernah menjadi pejabat PT PLN itu, sebelumnya pernah dipanggil pada Senin (29/4/2019). Namun Nicke tak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. KPK kemudian menjadwal ulang pemanggilan menjadi Kamis.

Nicke dan Richard rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau.

Baca juga: KPK Panggil Direktur dan Petinggi PLN untuk Jadi Saksi Sofyan Basir


"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak saat dikonfirmasi, Kamis.

Penetapan tersangka Sofyan merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Dalam kasus ini KPK sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Baca juga: KPK Tetapkan Dirut PLN Sofyan Basir Tersangka Korupsi PLTU Riau-1

Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Sofyan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X