Laporan Dana Kampanye Diharapkan Bukan Cuma Syarat Administrasi Pemilu

Kompas.com - 02/05/2019, 09:20 WIB
Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, saat memberikan pernyataan ke sejumlah media di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, saat memberikan pernyataan ke sejumlah media di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz berharap laporan dana kampanye dari partai politik tidak hanya sebagai syarat administrasi pemilu. Laporan tersebut, kata dia, harus dicermati dengan baik. 

" Laporan dana kampanye jangan sampai hanya menjadi ranah administrasi pemilu belaka," ujar Donald kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2019).

Donald menjelaskan, Praktik pendanaan kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran bisa jadi memiliki hubungan koruptif antara penyumbang dan parpol dengan modus memanipulasi dana kampanye.

Baca juga: INFOGRAFIK: Laporan Dana Kampanye Harus Diserahkan Paling Lambat 2 Mei

Manipulasi, lanjutnya, merupakan jenis tindak pidana yang banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tak terkecuali parpol atau kandidat menerima donasi dari sumber-sumber yang dilarang oleh aturan, seperti sumbangan melebihi batas maksimal, bersumber dari hasil korupsi atau kejahatan, dan penyumbang tidak jelas.

"Manipulasi juga terjadi dengan modus dana kampanye yang ditanggung oleh pemodal. Kasus ini banyak terjadi di daerah yang kaya sumber daya alam," paparnya.

Penyelenggara pemilu atau akuntan publik yang ditunjuk, seperti diungkapkan Donal, juga harus mendalami parpol atau kandidat yang menyalahgunakan sumber dana negara untuk kepentingan pemenangan.

Baca juga: KPU: Besok Hari Terakhir Peserta Pemilu Serahkan Laporan Dana Kampanye

"Bentuk penyalahgunaan bisa bermacam-macam, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kampanye, mengerahkan ASN memdukung peserta pemilu tertentu, dan penggunaan APBD atau APBN untuk biaya kampanye," jelasnya.

Seperti diketahui, Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilakukan paling lambat Kamis (2/5/2018).

LPPDK yang diserahkan kemudian akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

Nasional
 591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Nasional
Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Nasional
UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X