PDI-P Laporkan Dana Kampanye Pemilu Rp 345 Miliar

Kompas.com - 01/05/2019, 15:56 WIB
Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey dan Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Tjen melaporkan dana kampanye di Hotel Borobudur, Rabu (1/5/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey dan Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Tjen melaporkan dana kampanye di Hotel Borobudur, Rabu (1/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey menyebut, total dana yang diterima dan dihabiskan partainya hingga akhir masa kampanye mencapai Rp 345 miliar.

"Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kita sebesar Rp 106.750. 833.809. Sampai hari ini total penerimaan dan pembiayaan kita itu sebesar Rp 345.025.077.816," kata Olly usai menyerahkan LPPDK ke akuntan publik yang ditunjuk KPU, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).

Baca juga: TKN: Penerimaan Dana Kampanye Jokowi-Maruf Lebih dari Rp 600 Miliar

Menurut Olly, dana kampanye berasal dari para calon legislatif (caleg). Dana ini digunakan untuk pembuatan atribut kampanye dan pelaksanaan kampanye umum.

Dana paling besar dihabiskan untuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan transportasi sosialisasi caleg.

Olly menyebut, setiap caleg rata-rata menghabiskan dana Rp 4-5 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen atau Rp 400-500 miliar digunakan untuk APK, sedangkan sisanya untuk sosialisasi.

Baca juga: Partai Gerindra Laporkan Penerimaan Dana Kampanye Rp 135 Miliar

 

"Contoh ini ada beberapa caleg rata-rata pengeluarannya hampir Rp 5 miliar. Misalnya dari Dedi Sitorus ini pengeluarannya ada Rp 4.831.000.000, ada Pak Rano Karno juga, banyak. Rata-rata pengeluaran caleg kita hampir 4 miliar pengeluaran mereka," ujar Olly.

Olly datang bersama Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Tjen. Mereka membawa 13 boks berisi berkas LPPDK.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X