MK Nyatakan Tak Berwenang Adili Sengketa Pimpinan DPD antara Hemas dan OSO

Kompas.com - 30/04/2019, 20:52 WIB
Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menerima kunjungan dari anggota DPD RI,I Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Dalam pertemuannya dengan Ma’ruf Amin, GKR Hemas bersama kuasa hukumnya menjelaskan persoalan internal di dalam tubuh DPD RI. Hemas mengaku kedatangannya sekaligus meminta dukungan terkait sengketa kepemimpinan di DPD RI. Hemas juga menyebut hal yang terpenting adalah Ma’ruf bisa mendapat gambaran mengenai situasi DPD saat ini.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

Ketua BK DPD Mervin S Komber mengatakan, Hemas diberhentikan sementara karena sudah 12 kali tidak menghadiri sidang paripurna DPD RI serta sudah melewati tahapan sanksi lainnya.

Sementara itu, GKR Hemas menyatakan akan melawan keputusan BK DPD lewat jalur hukum.

Baca juga: Curhat soal OSO, GKR Hemas Berharap Maruf Amin Bisa Bantu Beri Pemahaman

GKR Hemas menganggap peralihan tampuk pimpinan DPD RI ke Oesman Sapta Odang ( OSO), tidak sah. Untuk itu, GKR pun tidak mengakui kepemimpinan OSO sebagai Ketua DPD RI.

Ketidakhadirannya pada rapat-rapat di DPD juga dikarenakan GKR tidak ingin mengakui kepemimpinan OSO dan kawan-kawan.

Menurut dia, bukan orang yang dia lawan, namun proses pengambilalihan pimpinan yang menurut GKR Hemas telah menabrak hukum.

Berdasarkan putusan MA di tingkat kasasi, tidak pernah menyatakan benar dan sah pengambilalihan tersebut. 


 

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

Nasional
Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Nasional
DPR Setujui Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp 350 Miliar

DPR Setujui Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp 350 Miliar

Nasional
Politikus Golkar Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Politikus Golkar Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

Nasional
Mendes Terbitkan Peraturan soal Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Mendes Terbitkan Peraturan soal Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Nasional
Tenaga Kesehatan Mulai Keletihan, Satgas Covid-19 Minta Tambahan

Tenaga Kesehatan Mulai Keletihan, Satgas Covid-19 Minta Tambahan

Nasional
Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Nasional
Nasdem: Tak Bijak Pilkada Ditunda gara-gara Ketua KPU Positif Covid-19

Nasdem: Tak Bijak Pilkada Ditunda gara-gara Ketua KPU Positif Covid-19

Nasional
Wisma Atlet Kemayoran Masih Bisa Tampung Pasien Covid-19, Ini Rinciannya...

Wisma Atlet Kemayoran Masih Bisa Tampung Pasien Covid-19, Ini Rinciannya...

Nasional
Muhammadiyah: Presiden Perlu Mengevaluasi Para Menteri soal Penanganan Covid-19

Muhammadiyah: Presiden Perlu Mengevaluasi Para Menteri soal Penanganan Covid-19

Nasional
Positif Covid-19, Menteri Agama Diisolasi di Rumah Sakit

Positif Covid-19, Menteri Agama Diisolasi di Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X