Nobel Perdamaian untuk Diplomasi Perdamaian NU-Muhammadiyah, Mungkinkah?

Kompas.com - 30/04/2019, 20:30 WIB
Logo Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) DOK KOMPAS.comLogo Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)

BEBERAPA waktu lalu, Universitas Gadjah Mada (UGM) menominasikan Nahdlatul Ulama ( NU) dan Muhammadiyah untuk mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Upaya ini berdasar kontribusi penting kedua organisasi masyarakat tersebut sebagai pilar perdamaian, baik di Indonesia maupun dunia internasional.

NU dan Muhammadiyah telah terlibat dalam proses yang panjang untuk perjuangan kemerdekaan di Indonesia, menjaga serta menyelaraskan demokrasi sesuai dengan tujuan beragama, serta memainkan peran signifikan dalam lobi-lobi perdamaian di dunia internasional.

Pusat Studi Keamanan (PSK) Universitas Gadjah Mada sedang menyiapkan berkas-berkas dan dokumen pendukung untuk nominasi ini, sebagaimana dilansir Kompas (19/1/2019). Prof Bob Hefner, Indonesianis dan Guru Besar di Boston University, Amerika Serikat, juga mengupayakan hal yang sama, menominasikan NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar yang berkontribusi strategis untuk membangun peradaban dunia yang damai.

Dalam sejarah panjangnya, NU dan Muhammadiyah memiliki jasa besar dalam merawat imajinasi kebangsaan. Kedua organisasi ini juga turut menjadi tulang punggung pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, peran yang signifikan sebagai aktor perdamaian di ranah internasional juga menjadi catatan historis yang penting.

Jejak langkah NU

 

NU, berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan yang masih berlangsung hingga kini. Beberapa Kiai NU datang ke Afghanistan untuk berdialog, silaturahim, hingga saling memberi pengertian pentingnya perdamaian. Dari dialog itu, muncul inisiasi damai antar-kabilah atau suku di Afghanistan, yang dimoderasi oleh kiai-kiai pesantren.

Di situ, NU memberi tawaran ide serta mekanisme untuk mendamaikan agama dan negara, sebagai bagian dari kehidupan keislaman-kebangsaan. Proses tersebut berlangsung hingga kini, dengan terbentuknya NU Afghanistan, yang menjadi pelopor perdamaian serta rumah bersama antar-muslim di Afghanistan. Upaya ini berlangsung dengan dukungan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri.

[ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Musyawarah Luar Biasa Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tausyiah di hadapan peserta Dialog Kebangsaan Pemberantasan Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (15/6/2008).KOMPAS / TOTOK WIJAYANTO [ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Musyawarah Luar Biasa Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tausyiah di hadapan peserta Dialog Kebangsaan Pemberantasan Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (15/6/2008).

 

Di wilayah konflik Timur Tengah, sejak lama, NU menyiapkan upaya-upaya strategis untuk membangun perdamaian di antara negara-negara yang berkonflik, khususnya konflik Israel-Palestina. Sejak kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid ( Gus Dur), NU telah menginisiasi dialog-dialog untuk mendukung perdamaian Israel-Palestina.

Hal ini dikarenakan, menurut pengalaman panjang Gus Dur, konflik Israel-Palestina berpengaruh pada konstelasi politik Timur Tengah, dan bahkan peta diplomasi dunia. Membangun perdamaian di Timur Tengah tidak bisa lepas dari penanganan konflik panjang antara Israel dan Palestina.

Diplomasi perdamaian ini dilanjutkan kader-kader Gus Dur yang turut membangun komunikasi diplomatik untuk menjadi juru damai di kawasan-kawasan konflik. Meneruskan langkah Gus Dur, KH Yahya C Staquf (Gus Yahya) memberi tawaran-tawaran perdamaian untuk Israel-Palestina. Meski menuai kritik di media sosial, Gus Yahya tetap melenggang dan yakin dengan strategi perdamaiannya.

Selain itu, di beberapa kawasan krisis, semisal krisis Suriah, Yaman, atau Uighur di China, NU mendorong perdamaian, baik dengan mengirimkan delegasi maupun memberi dukungan moral untuk perdamaian di level internasional.

Muhammadiyah yang berkemajuan

Ormas Muhammadiyah juga berjasa penting dalam diplomasi keamanan dan resolusi konflik di Mindanao, Filipina Selatan, Filipina, serta konflik di Thailand Selatan, Thailand. Muhammadiyah mendorong perdamaian di kawasan Mindanao terkait dengan aksi kelompok separatis Abu Sayyaf. Di Thailand Selatan, Muhammadiyah menggunakan pendekatan soft-power untuk menciptakan stabilitas di kawasan itu, menggunakan jalur dakwah dan perdamaian.

World Peace Forum yang diprakarsai Muhammadiyah bersama dengan Center for Dialogue and Coorporation among Civilisations (CDCC), menjadi ruang bersama antar-aktivis nasional dan internasional untuk bersama menyiapkan gagasan serta menginisiasi perdamaian dunia.

Para pimpinan organisasi ini juga aktif menjadi aktor perdamaian level dunia, serta menjadi anggota International Contact Group (ICG) pada proses perdamaian antara MILF serta pemerintah Filipina.

Ketika terjadi krisis terhadap muslim Uighur, di provinsi Xinjiang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkeras pula mendesak pemerintah China menyelesaikan konflik seraya menawarkan diri sebagai juru damai.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kamis (7/2/2019).KOMPAS.com/ANDI HARTIK Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kamis (7/2/2019).

“... Mengimbau kepada pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan,” demikian pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir pada 19 Desember 2018. 

Muhammadiyah juga mendesak PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menindaklanjuti kasus Uighur, seraya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan internasional. Muhammadiyah menyatakan pula siap untuk menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian.

Selain krisis muslim Uighur, Muhammadiyah pun bersikap lantang dalam kasus-kasus kemanusiaan di Timur Tengah, di antaranya kasus-kasus yang terjadi di Suriah, pada awal 2018.

Nobel Perdamaian, mungkinkah?

Dari jejak panjang NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi perdamaian ini, Pusat Studi Keamanan UGM merekomendasikan Nobel Perdamaian untuk dua organisasi besar ini.

Tentu saja, Nobel Perdamaian bukan tujuan utama, karena pengabdian kemanusiaan merupakan inti nilai-nilai kemaslahatan yang dikembangkan NU dan Muhammadiyah. Namun, Nobel Perdamaian menjadi simbol betapa perjuangan kedua organisasi ini berdampak dan bermakna di level internasional.

Nobel Perdamaianwww.nobelpeaceprize.org Nobel Perdamaian

Langkah panjang dan jangkauan diplomasi kebudayaan yang diselenggarakan NU-Muhammadiyah menjadi jalur penting untuk melengkapi diplomasi internasional yang dikembangkan Pemerintah Indonesia. Kedua jalur diplomasi, yakni diplomasi resmi pemerintah dan diplomasi melalui ormas (second track diplomation), harus berjalan seiring dan saling melengkapi.

Seusai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini, tantangan-tantangan diplomasi perdamain masih menanti NU dan Muhammadiyah, di panggung internasional. Juga, pemerintahan yang akan datang, dengan formasi kabinet yang diharapkan lebih segar, haruslah dapat menampilkan kinerja lebih baik untuk menempatkan Indonesia sebagai juru damai konflik-konflik di berbagai kawasan dunia.  

Tentu saja, ini bukan hal sederhana, bukan hal mudah. Akan tetapi, kita memiliki nilai-nilai, tokoh-tokoh, infrastruktur, dan dukungan dari perangkat kebudayaan yang memungkinkan Indonesia menjadi aktor kunci diplomasi perdamaian di level internasional. Bukankah begitu? 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X