Nobel Perdamaian untuk Diplomasi Perdamaian NU-Muhammadiyah, Mungkinkah?

“... Mengimbau kepada pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan,” demikian pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir pada 19 Desember 2018. 

Muhammadiyah juga mendesak PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menindaklanjuti kasus Uighur, seraya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan internasional. Muhammadiyah menyatakan pula siap untuk menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian.

Selain krisis muslim Uighur, Muhammadiyah pun bersikap lantang dalam kasus-kasus kemanusiaan di Timur Tengah, di antaranya kasus-kasus yang terjadi di Suriah, pada awal 2018.

Nobel Perdamaian, mungkinkah?

Dari jejak panjang NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi perdamaian ini, Pusat Studi Keamanan UGM merekomendasikan Nobel Perdamaian untuk dua organisasi besar ini.

Tentu saja, Nobel Perdamaian bukan tujuan utama, karena pengabdian kemanusiaan merupakan inti nilai-nilai kemaslahatan yang dikembangkan NU dan Muhammadiyah. Namun, Nobel Perdamaian menjadi simbol betapa perjuangan kedua organisasi ini berdampak dan bermakna di level internasional.

Langkah panjang dan jangkauan diplomasi kebudayaan yang diselenggarakan NU-Muhammadiyah menjadi jalur penting untuk melengkapi diplomasi internasional yang dikembangkan Pemerintah Indonesia. Kedua jalur diplomasi, yakni diplomasi resmi pemerintah dan diplomasi melalui ormas (second track diplomation), harus berjalan seiring dan saling melengkapi.

Seusai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini, tantangan-tantangan diplomasi perdamain masih menanti NU dan Muhammadiyah, di panggung internasional. Juga, pemerintahan yang akan datang, dengan formasi kabinet yang diharapkan lebih segar, haruslah dapat menampilkan kinerja lebih baik untuk menempatkan Indonesia sebagai juru damai konflik-konflik di berbagai kawasan dunia.  

Tentu saja, ini bukan hal sederhana, bukan hal mudah. Akan tetapi, kita memiliki nilai-nilai, tokoh-tokoh, infrastruktur, dan dukungan dari perangkat kebudayaan yang memungkinkan Indonesia menjadi aktor kunci diplomasi perdamaian di level internasional. Bukankah begitu?