Nobel Perdamaian untuk Diplomasi Perdamaian NU-Muhammadiyah, Mungkinkah?

Kompas.com - 30/04/2019, 20:30 WIB
Logo Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) DOK KOMPAS.comLogo Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)

BEBERAPA waktu lalu, Universitas Gadjah Mada (UGM) menominasikan Nahdlatul Ulama ( NU) dan Muhammadiyah untuk mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Upaya ini berdasar kontribusi penting kedua organisasi masyarakat tersebut sebagai pilar perdamaian, baik di Indonesia maupun dunia internasional.

NU dan Muhammadiyah telah terlibat dalam proses yang panjang untuk perjuangan kemerdekaan di Indonesia, menjaga serta menyelaraskan demokrasi sesuai dengan tujuan beragama, serta memainkan peran signifikan dalam lobi-lobi perdamaian di dunia internasional.

Pusat Studi Keamanan (PSK) Universitas Gadjah Mada sedang menyiapkan berkas-berkas dan dokumen pendukung untuk nominasi ini, sebagaimana dilansir Kompas (19/1/2019). Prof Bob Hefner, Indonesianis dan Guru Besar di Boston University, Amerika Serikat, juga mengupayakan hal yang sama, menominasikan NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar yang berkontribusi strategis untuk membangun peradaban dunia yang damai.


Dalam sejarah panjangnya, NU dan Muhammadiyah memiliki jasa besar dalam merawat imajinasi kebangsaan. Kedua organisasi ini juga turut menjadi tulang punggung pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, peran yang signifikan sebagai aktor perdamaian di ranah internasional juga menjadi catatan historis yang penting.

Jejak langkah NU

NU, berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan yang masih berlangsung hingga kini. Beberapa Kiai NU datang ke Afghanistan untuk berdialog, silaturahim, hingga saling memberi pengertian pentingnya perdamaian. Dari dialog itu, muncul inisiasi damai antar-kabilah atau suku di Afghanistan, yang dimoderasi oleh kiai-kiai pesantren.

Di situ, NU memberi tawaran ide serta mekanisme untuk mendamaikan agama dan negara, sebagai bagian dari kehidupan keislaman-kebangsaan. Proses tersebut berlangsung hingga kini, dengan terbentuknya NU Afghanistan, yang menjadi pelopor perdamaian serta rumah bersama antar-muslim di Afghanistan. Upaya ini berlangsung dengan dukungan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri.

[ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Musyawarah Luar Biasa Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tausyiah di hadapan peserta Dialog Kebangsaan Pemberantasan Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (15/6/2008).KOMPAS / TOTOK WIJAYANTO [ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Musyawarah Luar Biasa Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tausyiah di hadapan peserta Dialog Kebangsaan Pemberantasan Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (15/6/2008).

Di wilayah konflik Timur Tengah, sejak lama, NU menyiapkan upaya-upaya strategis untuk membangun perdamaian di antara negara-negara yang berkonflik, khususnya konflik Israel-Palestina. Sejak kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid ( Gus Dur), NU telah menginisiasi dialog-dialog untuk mendukung perdamaian Israel-Palestina.

Hal ini dikarenakan, menurut pengalaman panjang Gus Dur, konflik Israel-Palestina berpengaruh pada konstelasi politik Timur Tengah, dan bahkan peta diplomasi dunia. Membangun perdamaian di Timur Tengah tidak bisa lepas dari penanganan konflik panjang antara Israel dan Palestina.

Diplomasi perdamaian ini dilanjutkan kader-kader Gus Dur yang turut membangun komunikasi diplomatik untuk menjadi juru damai di kawasan-kawasan konflik. Meneruskan langkah Gus Dur, KH Yahya C Staquf (Gus Yahya) memberi tawaran-tawaran perdamaian untuk Israel-Palestina. Meski menuai kritik di media sosial, Gus Yahya tetap melenggang dan yakin dengan strategi perdamaiannya.

Selain itu, di beberapa kawasan krisis, semisal krisis Suriah, Yaman, atau Uighur di China, NU mendorong perdamaian, baik dengan mengirimkan delegasi maupun memberi dukungan moral untuk perdamaian di level internasional.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X