Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu PAN Merapat ke Jokowi, Ini Kata Waketum Gerindra

Kompas.com - 30/04/2019, 20:29 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, PAN masih berada di koalisi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

Dukungan itu juga sudah menjadi keputusan Rapimnas PAN. Oleh karena itu, menurut dia, rumor PAN merapat ke koalisi pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin, hanya isu yang dihembuskan Waketum PAN Bara Hasibuan.

"Berdasarkan rapimnas PAN tetap dukung Prabowo dan berada di koalisi adil dan makmur. Itu kan bisa-bisa nya pak Bara aja," kata Ferry saat ditemui wartawan di Tjikini Lima Restoran, Menteng, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Ferry mengatakan, keputusan dukungan PAN di Pilpres 2019 tak bisa ditentukan individu. Langkah politik mesti diputuskan partai.

"Tidak bisa keputusan sikap partai terhadap seperti soal ini diputuskan orang per orang tapi harus melalui mekanisme di rapat pimpinan nasional PAN," ujarnya.

Baca juga: Waketum PAN: Komitmen Kami di Koalisi Prabowo-Sandi Hanya Sampai Pilpres

Ferry mengatakan, saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (24/4/2019) Zulkifli Hasan bertindak sebagai Ketua MPR. Namun, ia tak tahu apa yang dibicarakan Zulkifli dan Jokowi

"Itu pak Zul datang sebagai ketua MPR, tapi kalau bisik-bisik ya kita kan enggak tahu," pungkasnya.

Sebelumnya, romur merapatnya PAN ke Jokowi muncul usai ketua umum PAN Zulkifli Hasan berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Menanggapi romur tersebut, Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan bahwa kesediaan Zulkifli bertemu Jokowi memperlihatkan bahwa Zulkifli dan PAN bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.

"Semacam kesadaran Pak Zul untuk menempatkan kepentingan bangsa dari kepentingan partai, kepentingan partisan. Saya berikan apresiasi pada Presiden yang bersedia untuk bertemu Pak Zulhas," kata Zulkifli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Situng Sementara KPU Pileg DPRD DKI: PDI-P, PAN hingga Demokrat Masuk 5 Besar

Selain itu, Ketua Mahkamah PAN Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli dan Jokowi bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.

"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai. Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.

Kompas TV Kegaduhan yang terjadi di Partai Amanat Nasional terkait sikap Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan yang cenderung mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyusul pertemuan Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu dinilai mengancam kesolidan koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga. Tak hanya PAN, Demokrat juga disebut-sebut dapat godaan untuk loncat gabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf. Lalu bagaimana peta koalisi pasca-pemilu 2019 nanti? Simak dialognya dalam Sapa Indonesia bersama wakil direktur saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Lukman Edy, Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo, serta analsi politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto. #Koalisi #Parpol2019 #PAN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com