KOMPAS.com - Wacana pemindahan ibu kota kembali mengemuka selepas Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Tentunya pemindahan ibu kota membutuhkan persiapan yang matang, sehingga dapat menjadi pusat pemerintahan sesuai yang direncanakan.
Sebenarnya, pemindahan ibu kota pernah dilakukan oleh pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946.
Situasi yang tak menentu menjelang Agresi Militer Belanda menyebabkan ibu kota harus segera diselamatkan. Barulah setelah dirasa aman, ibu kota dikembalikan ke Jakarta.
Dalam perkembangannya, Soekarno ternyata punya pemikiran untuk kembali memindahkan ibu kota. Kali ini pertimbangan Soekarno bukan dari faktor keamanan dan keselamatan, melainkan menunjukkan kota-kota lain yang patut dimanfaatkan sebagai ibu kota negara.
Pada waktu itu, beberapa kota direkomendasikan menjadi tujuan, salah satunya adalah Palangkaraya atau Samarinda pada 1950-an. Namun, sampai saat ini Jakarta masih menjadi lokasi yang belum tergantikan.
Soekarno menilai, tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Sebab, di Jakarta banyak kisah monumental bersejarah bangsa, perjuangan hingga berkibarnya Merah Putih.
Munculnya bangunan-bangunan seperti Monumen Nasional (Monas), komplek Senayan dan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi bukti Soekarno tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca juga: INFOGRAFIK: Kriteria Daerah yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Baru
Pada 1950-an, ada wacana Soekarno melirik daerah di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara. Langkah ini dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan awal Kota Palangkaraya yang secara simbolis diperlihatkan dengan pembangunan tugu peringatan.
Tugu Soekarno itu diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 April 1957. Presiden pertama RI ini sebenarnya tak berencana secara langsung memindahkan ibu kota, melainkan membagi beban Jakarta kepada kota ini. Soekarno juga ingin menampilkan wajah-wajah baru Indonesia kepada dunia.
Kalimantan juga mempunyai lokasi strategis, karena bebas dari pusat gempa. Setelah pemantapan lokasi tersebut, belum ada kelanjutan mengenai prosesi pemindahan.
Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 25 Januari 1997, Soekarno ternyata juga mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur. Ada banyak keuntungan positif untuk itu.
Beberapa kontraktor dari Rusia sudah datang ke Kota Palangkaraya dan membangun jalan besar menuju Kotawaringin. Namun nampaknya ini belum bisa dijadikan realisasi dari Soekarno tersebut.
Pemerintah ketika itu masih mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan rencana ini terutama adalah kesiapan dan biaya yang besar.