KPK Usul Terpidana Kasus Korupsi Bisa Dieksekusi ke Nusakambangan

Kompas.com - 30/04/2019, 18:37 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan laporan capaian dan hasil kinerja KPK tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018). KPK telah menangani 28 kasus operasi tangkap tangan pada 2018 atau yang terbanyak selama KPK berdiri serta menetapkan 108 tersangka dari kasus tersebut. ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan/wsj. PUTRA HARYO KURNIAWANKetua KPK Agus Rahardjo menyampaikan laporan capaian dan hasil kinerja KPK tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018). KPK telah menangani 28 kasus operasi tangkap tangan pada 2018 atau yang terbanyak selama KPK berdiri serta menetapkan 108 tersangka dari kasus tersebut. ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengusulkan, terpidana kasus korupsi bisa dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah. Agus berharap usulnya tersebut bisa terealisasi pada 2019 ini. 

"Saya berpikir, ini kalau khusus tindak pidana korupsi juga ada di Nusakambangan itu lebih baik karena di sana juga kebetulan ada yang khusus untuk narkoba," ujar Agus dalam diskusi bertajuk Menggagas Kualitas Lapas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Menurut Agus, ada sejumlah alasan mengapa ia mengusulkan hal itu. Agus berkaca pada temuan soal narapidana korupsi yang bisa diperlakukan istimewa di Lapas umum.

Dengan uang yang dimilikinya, narapidana korupsi bahkan juga bisa memanfaatkan napi lain.

Baca juga: KPK Dukung KPU Coret Caleg Mantan Narapidana Korupsi

"Karena dia punya duit dia bisa memerintahkan narapidana yang lain yang kebetulan tidak punya duit. Kalau di lapas umum untuk membersihkan kamarnya untuk disuruh ke sana ke sini itu bisa terjadi itu, juga sering kali kita saksikan," kata Agus.

Kedua, Agus melihat pengawasan di Lapas Nusakambangan begitu ketat. Ia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Lapas tersebut. Agus menjelaskan di Lapas Nusakambangan ada sejumlah kategori, seperti super maximum, maximum, dan medium security.

"Masuk Nusakambangan saja, masuk perahunya saja udah digeledah kita bawa apa termasuk saya digeledah. Baru masuk pulaunya saja sudah dicek apalagi nanti kalau masuk, luar biasa. Jadi saya kunjungi dua penjara di sana yang super maximum," ujar dia.

Lalu, kata Agus, pembinaan narapidana di lapas tersebut relatif berhasil. Agus mencontohkan, terpidana kasus pembunuhan John Kei. Menurut Agus, ada perubahan sikap yang signifikan dari John Kei selama berada di sana.

"Itu salah satunya terapinya itu ternyata tidak berbicara dengan sesama manusia berbulan-bulan karena ruangannya kan kecil sekali. Kemudian tidak bisa bicara dengan kiri kanan jadi hanya bisa dengan dirinya sendiri itu ternyata menjadi penderitaan. Saya sempat ketemu dan sempat ngobrol, nah itu yang menyebabkan 'sudah saya taubat saja'", cerita Agus.

Dari cerita itu, ia berharap narapidana kasus korupsi yang dieksekusi ke Lapas Sukamiskin bisa menerima efek jera yang lebih kuat dan bisa berubah lebih baik.

Baca juga: Prabowo-Sandi Menang di Lapas Nusakambangan

"Di samping mengembalikan kerugian keuangan negara, kemudian juga penjeraannya. Karena yang boleh masuk di Nusakambangan itu betul-betul keluarga inti jadi hanya istri, anak, penasihat hukum itu boleh," kata Agus.

Agus mengaku sudah mendiskusikan hal ini dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami.

"Sudah bicara dengan Bu Dirjen juga bagaimana caranya kemudian bisa. Nanti Pimpinan (KPK) akan membuktikan pada jaksa KPK supaya mulai tahun 2019 ini eksekusinya itu kemudian bisa dimasukkan ke sana, itu mungkin akan memberikan efek yang kita harapkan," ujar Agus.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X