Jokowi Akan Konsultasikan Pemindahan Ibu Kota dengan DPR hingga Tokoh Masyarakat

Kompas.com - 30/04/2019, 18:01 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan ulama dan pimpinan pondok pesantren atau dayah yang ada di Aceh, Jumat (14/12/2018). Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Jokowi menyampaikan akan segera menyelesaikan rancangan undang-undang terhadap pesantren. KOMPAS.com/RAJA UMARPresiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan ulama dan pimpinan pondok pesantren atau dayah yang ada di Aceh, Jumat (14/12/2018). Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Jokowi menyampaikan akan segera menyelesaikan rancangan undang-undang terhadap pesantren.

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemindahan ibu kota akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan berbagai pihak terkait.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai meninjau pabrik sepatu di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (30/4/2019).

"Sehingga nanti juga kami akan konsultasikan ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa merupakan sebuah pekerjaan besar. Oleh karena itu, tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Baca juga: 4 Hal Ini Akan Terjadi pada Jakarta jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota

"Karena ini menyangkut visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ini membutuhkan sebuah payung hukum. Oleh karena itu, konsultasi dengan DPR adalah suatu keharusan.

"Ya nanti semua baik kajian hukum, kajian sosial, politik semuanya kalau sudah matang nanti diputuskan. Tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Kapan Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota Dibentuk? Ini Kata Bappenas

Saat ditanya kapan tahapan pemindahan ibu kota akan dimulai, Jokowi memasang target sesegera mungkin.

"Secepat-cepatnya," kata dia.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Senin (29/4/2019) kemarin, Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa Ibu Kota baru akan berada di luar Jawa.

Namun, pemerintah masih mengkaji daerah mana di Pulau Jawa yang tepat untuk menggantikan peran DKI Jakarta sebagai ibu kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X