Ribuan PNS Koruptor Belum Dipecat, Ini Tiga Penyebabnya Menurut TII

Kompas.com - 30/04/2019, 17:04 WIB
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak adanya sinkronisasi data antarlembaga dinilai menjadi salah satu kendala lambatnya pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko saat ditemui di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019).

"Ke depan seharusnya ada satu data yang sama, begitu ini diputus maka harus segera ada tindaklanjut, apa konsekuensinya kalau orang sudah diputus Tipikor," ujar Dadang.

Baca juga: Pasca-putusan MK soal Pemecatan PNS Koruptor...

Penyebab kedua, lambatnya pemecatan ASN koruptor yaitu koordinasi yang lemah antarlembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Terakhir, Dadang menduga ada pula pengabaian terhadap putusan pengadilan tersebut di beberapa kasus khusus.

"Kalau mau lebih serius lagi, mungkin secara kasuistik itu, ada semacam pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Banyak faktor kalau menurut saya tiga-tiganya ada ini," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, sebanyak 1.372 ASN sudah dipecat dengan tidak hormat. Data tersebut per 26 April 2019.

Baca juga: PNS Koruptor Masih Digaji Jadi Masalah, Segera Pecat

"Sebanyak 1.372 PNS dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), terdiri dari PNS Provinsi sebanyak 241 dan PNS Kabupaten/Kota sebanyak 1.131," ungkap dia melalui rilis, Sabtu (27/4/2019).

Sementara, masih terdapat 1.124 ASN yang tersandung kasus korupsi tetapi belum dilakukan PTDH.

Jumlah tersebut terdiri dari 143 ASN di tingkat provinsi, dan 981 ASN lainnya di tingkat kabupaten/kota.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Koruptor Berstatus PNS, Peringkat Berdasarkan Daerah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.