Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Pindah, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Siapkan Anggaran dengan Matang

Kompas.com - 30/04/2019, 16:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mempersiapkan anggaran yang terencana untuk pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa. Sebab, Menurut dia, anggaran yang akan dikeluarkan akan sangat besar.

Hal ini disampaikan Bambang menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

"Mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik, mengingat anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangat besar," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Berapa Jumlah ASN yang Akan Transmigrasi?

Bambang mengatakan, pemerintah harus melakukan studi kelayakan ibu kota yang akan dipilih terutama dari segi infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga pemindahan terlaksana dengan baik.

"Dari sisi infrastruktur yang mendukung wilayah tersebut menjadi ibu kota, seperti bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, meminta pemerintah dan antar Kementerian saling berkoordinasi dalam pemindahan ibu kota sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

"Sehingga kegiatan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik, mengingat pemindahan ibu kota bersifat jangka panjang," pungkasnya.

Baca juga: Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 Triliun Masih Bisa Dihemat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Joko Widodo mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji wilayah yang layak untuk menjadiibu kota baru. Namun, saat ditanya di mana daerah yang paling potensial, Jokowi menyebut tiga pulau.

"Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan, kok di tengah tengah," kata Jokowi usai meninjau pabrik di Tangerang, Selasa (30/4/2019).

Namun, Jokowi mengatakan, pemerintah tak bisa buru-buru memutuskan lokasi Ibu Kota baru. Sebab, banyak hal yang mesti dikaji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com