Jokowi Harap Peringatan May Day Berlangsung Penuh Kegembiraan

Kompas.com - 30/04/2019, 15:20 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau sebuah pabrik sepatu di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019). Usai peninjauan, Jokowi makan siang bersama para buruh. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo meninjau sebuah pabrik sepatu di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019). Usai peninjauan, Jokowi makan siang bersama para buruh.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap seluruh buruh di Indonesia bisa memperingati hari buruh atau may day yang jatuh pada Rabu (1/5/2019) besok dengan tertib. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai makan siang bersama buruh pabrik sepatu di kawasan

"Yang penting besok pada May Day, pada hari buruh, kita berharap perayaan hari buruh berjalan baik, dengan kegembiraan dan kondusif," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat makan siang ia sempat berbincang-bincang dengan sejumlah buruh yang bekerja di pabrik milik PT KMK Global Sports itu. Kepala Negara bertanya mengenai lama mereka bekerja hingga soal upah yang mereka terima.

Menurut dia, para buruh di pabrik ini sudah mendapat upah yang layak.

"Ya tadi saya tanya, berapa gajinya. Dijawab Rp 3.900.000, saya kira sudah (cukup)," kata dia.

Baca juga: KSPI: May Day, 50.000 Buruh Dipusatkan di Tennis Indoor Senayan

Menurut Jokowi, yang paling terpenting bagi buruh adalah meningkatkan produktivitas kerja. Jika buruh produktif, Jokowi yakin perusahaan juga akan menggaji dengan layak.

"Kalau sudah produktif, perusahaan menggaji tinggi mampu, karena produktivitas menyangkut berapa produksi yang dihasilkan. Kalau yang dihasilkan naik, gajinya dinaikkan enggak ada masalah," kata dia.

Sebelum bertemu para buruh hari ini, Jokowi juga sempat bertemu pimpinan organisasi buruh pada Jumat pekan lalu. Hadir saat itu Presiden KSPI Said Iqbal, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSBSI Mudofir, Presiden KPBI Ilhamsyah, Presiden Saburmusi Syaiful dan Presiden KSN Muchtar.

Mereka meminta Jokowi merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Nasional
Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X