Ditjen Imigrasi Terbuka untuk Perbaiki Penanganan di Rumah Detensi

Kompas.com - 30/04/2019, 13:39 WIB
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronnie F. Sompie di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronnie F. Sompie di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronnie F. Sompie mengungkapkan, Ditjen Imigrasi terbuka untuk memperbaiki sistem dan penanganan pada deteni di Rumah dan Ruang Detensi Imigrasi.

"Kami terbuka untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kerja sama ini sinergis dan terjalin dengan baik," ujar Ronnie di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Ditjen Imigrasi menandatangani kerja sama dalam pengawasan dan pencegahan, penyiksaan, serta perlakuan penghukuman lain yang kejam di Rumah dan Ruang Detensi Imigrasi.

Baca juga: Ditjen Imigrasi dan 5 Lembaga Kerja Sama Cegah Penyiksaan di Rumah Detensi

 

Ronnie manjelaskan, dalam kerja sama ini, Ditjen Imigrasi juga meminta kepada lima lembaga negara tersebut untuk memberi masukan tentang standar operasional prosedur (SOP) menangani para deteni, baik di Rumah maupun Ruang Detensi.

"Kami juga minta masukan dalam menangani deteni. Saat ini kita punya 13 Rumah Detensi dan 125 Ruang Detensi yang melekat jadi satu dengan kantor imigrasi," paparnya.

Pihaknya, lanjut Ronnie, berharap adanya masukan perihal penanganan deteni sesuai dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Pengungsi Tinggal di Trotoar, Yasonna Akui Daya Tampung Rumah Detensi Terbatas

 

Maka dari itu, dalam waktu dekat, Ditjen Imigrasi dan lima lembaga negara tersebut akan berkunjung ke berbagai Rumah dan Ruang Detensi Imigrasi.

Ia meyakini, kerja sama tersebut bertujuan memperbaiki penanganan deteni di Indonesia, bukan untuk saling mencari kesalahan.

"Tidak mungkin lima lembaga ini kerja sama untuk mencari kesalahan, tujuannya bukan itu, melainkan bersama-sama memperbaiki hal yang kurang," jelasnya.

Baca juga: Alasan Pengungsi di Trotoar Kalideres Tak Bisa Masuk Rumah Detensi

 

Ronnie menegaskan, Ditjen Imigrasi siap mendukung kegiatan lembaga ini dalam rangka memperbaiki mutu pelayanan deteni didasarkan pada HAM.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X