Pemerintahan Jokowi Diharapkan Lebih Maju soal Rencana Pindah Ibu Kota

Kompas.com - 30/04/2019, 11:39 WIB
Zainuddin Amali KOMPAS.com/HaryantipuspasariZainuddin Amali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali berharap rencana pemindahan Ibu Kota bisa dilaksanakan dengan serius oleh pemerintahan Jokowi.

Apalagi, jika nantinya Jokowi kembali memimpin Indonesia pada periode kedua.

"Misalnya, Beliau diputuskan oleh KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya. Beliau harus berani memulai itu. Nanti apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya," ujar Amali ketika dihubungi, Selasa (30/4/2019).

"Tetapi pemerintahan Pak Jokowi perencanaannya harus sudah lebih maju lagi. Kalau kemarin-kemarin kan masih wacana," tambah dia.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Butuh Infrastruktur yang Masif

Menurut dia, wacana ini jangan hanya jadi wacana, tetapi harus ada perkembangannya.

Pemerintah juga tidak boleh hanya berkutat pada lokasi ibu kota baru. Amali mengatakan, pemerintah sebaiknya mulai memikirkan faktor penunjang lain seperti infrastruktur apa saja yang diperlukan.

Perencanaan tata kota juga harus disiapkan untuk kebutuhan jangka panjang.

"Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan tetapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tidak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan," kata Amali.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Jika Ibu Kota Dipindah, Kekhususan Pemerintahan Jakarta Akan Hilang

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X