Kompas.com - 30/04/2019, 09:54 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/4/2019).

Imam bersaksi untuk dua terdakwa, yakni untuk Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan terdakwa Bendahara Umum KONI Johny E Awuy.

Dalam persidangan, Imam membantah menerima uang korupsi. Imam juga mengaku tidak mengetahui adanya cash back atau pemberian fee dari KONI kepada pejabat Kemenpora.

Berikut tujuh fakta sidang selama Imam memberikan keterangan di hadapan majelis hakim:

1. Imam menjawab tidak tahu

Imam Nahrawi mengaku tidak pernah tahu berapa jumlah dana hibah yang diberikan Kemenpora kepada KONI.

Imam mengaku cuma membuat disposisi, tanpa pernah mengetahui anggaran miliaran rupiah yang dikeluarkan Kemenpora.

Baca juga: Lupa Saat Ditanya Jaksa, Menpora Mengaku Gugup

Menurut Imam, kajian atas proposal-proposal pengajuan anggaran yang disampaikan pihak ketiga, sudah diserahkan kepada masing-masing deputi terkait. Penyerahan tugas itu melalui surat disposisi.

Dengan demikian, menurut Imam, selama empat tahun terakhir menteri tidak sekalipun dilaporkan mengenai jumlah anggaran yang disetujui.

Sebaliknya, Imam tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada bawahannya.

2. Tidak tahu ada penyelewengan Rp 10 miliar

Imam Nahrawi mengaku tidak tahu bahwa ada dana Rp 10 miliar untuk Asian Games yang disalahgunakan oleh bawahannya dan pejabat KONI.

Menurut Imam, Kemenpora sudah menjalankan tugas dengan mendistribusikan dana kepada KONI.

Imam mengatakan, Kementerian hanya berharap anggaran yang diberikan berdampak pada prestasi atlet dalam ajang Asian Games.

Dalam persidangan terungkap bahwa dari anggaran Rp 30 miliar, sebesar Rp 10 miliar digunakan tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan KONI pada saat pengajuan proposal.

Uang Rp 10 miliar malah digunakan untuk memberikan fee atau cash back kepada sejumlah pejabat di Kemenpora.

Imam mengatakan, dia dan kementerian hanya melakukan pengawasan terkait peningkatan prestasi atlet.

Sementara, mengenai penggunaan anggaran dan pengawasan, Imam mengaku tidak mengetahuinya.

3. Dua kali ditegur hakim

Imam ditegur hakim karena dianggap tak cepat bertindak setelah sejumlah bawahannya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam mengakui belum ada tindak lanjut mengenai pemeriksaan internal kementerian mengenai kasus dugaan suap tersebut.

Jawaban Imam tersebut langsung direspon hakims dengan teguran kepada Imam.

"Berarti saudara sama sekali tidak peduli dengan uang negara yang sudah banyak hilang," ujar hakim Bambang kepada Imam.

Baca juga: Keheranan Hakim Melihat Ekspresi Menpora Imam Nahrawi

Ketua majelis hakim Rustiyono keheranan melihat ekspresi Imam Nahrawi saat baru mengetahui staf pribadinya menerima uang senilai total Rp 5 miliar.

Menurut hakim, Imam tampak biasa dan santai mendengar hal tersebut.

Hakim berpesan agar Imam serius untuk membenahi Kemenpora. Apalagi, menurut hakim, pelaku kejahatan merupakan orang-orang dekat Imam.

4. Umroh dengan biaya perjalanan dinas

Imam Nahrawi mengaku melaksanakan ibadah umroh dengan biaya yang ditanggung oleh sekretariat Kemenpora.

Imam mengakui ibadah umroh yang dia lakukan tidak termasuk sebagai perjalanan dinas.

Menurut Imam, pada November 2018, dia melakukan perjalanan dinas ke Jeddah, Arab Saudi.

Pada saat itu, dia dan rombongan kementerian datang memenuhi undangan federasi paralayang Asia.

Namun, karena kegiatan kerja dilakukan di Arab Saudi, Imam dan rombongannya memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ibadah umroh.

Fakta ini sesuai dengan adanya dugaan permintaan uang Rp 2 miliar yang diminta staf Imam, Miftahul Ulum kepada Deputi IV Kemenpora.

5. Penyerahan uang untuk Muktamar NU disaksikan Imam Nahrawi

Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy mengakui kebenaran adanya pemberian uang untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur.

Menurut Hamidy, pemberian uang pinjaman tersebut disaksikan langsung oleh Imam Nahrawi.

Awalnya, Hamidy menyerahkan uang Rp 300 juta kepada Sekretaris Kemenpora Alfitra Salam. Selanjutnya, uang dalam tas tersebut diserahkan Alfitra kepada staf Imam, Miftahul Ulum.

6. Sesmenpora diminta uang oleh Imam Nahrawi

Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy mengaku pernah mendengar keluh kesah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Alfitra Salam.

Saat itu, Alfitra mengatakan tidak kuat lagi menjadi Sesmenpora. Menurut Hamidy, Alfitra tidak mampu lagi memenuhi permintaan uang yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Menurut Hamidy, saat itu Alfitra menangis sambil menceritakan apa yang dialami. Penyampaian keluh kesah itu juga disaksikan oleh istri Alfitra.

Hamidy mengatakan, saat itu Alfitra diminta menyiapkan uang Rp 5 miliar. Alfitra selalu diancam akan diganti dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi permintaan uang.

Alfitra bercerita bahwa permintaan uang itu disampaikan langsung oleh Menpora Imam Nahrawi.

7. Staf menteri pasang badan karena merasa dibekingi Imam Nahrawi

Terdakwa Bendahara Umum KONI Johny E Awuy mengatakan, staf pribadi Menpora, Miftahul Ulum tidak akan pernah mengaku menerima uang.

Sebab, menurut Johny, Ulum sendiri pernah mengatakan bahwa dia dibekingi oleh Menpora Imam Nahrawi.

Menurut Johny, pada saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK beberapa waktu lalu, Ulum pernah menyampaikan bahwa ia tidak akan berterus terang mengenai perkara suap tersebut.

Menurut Johny, Ulum bahkan siap pasang badan dan siap menjalani hukuman. Namun, Ulum meyakini akan mendapat hukuman ringan karena dibantu oleh Imam Nahrawi.

"Dia (Ulum) katakan Menpora pasti membantu kita. Kita pasti dihukum, tapi akan ringan. Pak Menpora akan menyewa lawyer-lawyer handal," kata Johny menirukan ucapan Ulum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Pembubaran Koperasi

Alasan Pembubaran Koperasi

Nasional
Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.