Tujuh Hal yang Harus Diketahui soal Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 30/04/2019, 08:14 WIB
Warga menyalakan kembang api saat malam pergantian tahun baru di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (1/1/2019). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYWarga menyalakan kembang api saat malam pergantian tahun baru di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (1/1/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok dan mematangkan wacana untuk memindahkan Ibu Kota. Pada Senin (29/4/2019) kemarin, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana terkait pemindahan Ibu Kota ini. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan dan perkembangan terbaru.

Berikut tujuh hal terbaru yang harus diketahui soal rencana pemindahan Ibu Kota.

1. Luar Jawa

Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa lokasi yang paling tepat untuk Ibu Kota baru pengganti DKI Jakarta adalah di luar Pulau Jawa.


Baca juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta?

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Baca juga: Maja di Lebak Masuk Calon Ibu Kota Negara, Ini Penjelasan Wagub Banten

Ketiga, adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan tmur Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

2. Di Tengah Indonesia

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X