BPN Sebut Sayembara Rp 100 Miliar Gampangkan Proses Demokrasi

Kompas.com - 30/04/2019, 06:20 WIB
Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, menilai sayembara pembuktian kecurangan kubu 01 menggampangkan proses demokrasi dan tidak mendidik.

Sayembara dengan hadiah uang senilai Rp 100 miliar itu ditujukan bagi mereka yang selama ini menuding paslon 01 melakukan kecurangan terkait perolehan suara dalam Pemilu 2019.

"Tawaran Rp 100 miliar itu menurut saya, orang yang menggampangkan proses demokrasi," kata Ferry saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Viral Pendukung Jokowi Gelar Sayembara Rp 100 Miliar, Ini Tanggapan TKN

"Saya ingin menyampaikan, kalau kecurangan Rp 100 miliar apa ini? Itu bisa dibilang sangat tidak mendidik," imbuh dia.

Ferry berpandangan, orang yang melakukan sayembara tersebut ingin "menyelimuti" kecurangan yang ada dengan imbalan uang.

Ia juga menilai bahwa orang yang menawarkan sayembara tersebut tidak memiliki formulir C1. Ferry menuturkan, data dugaan kecurangan yang mereka kumpulkan selama ini bukan demi hadiah semata.

Baca juga: Dorong Pansus Kecurangan Pemilu, Fadli Yakin Tak Ganggu Pembahasan RUU

Mantan politisi Partai Nasdem ini mengingatkan bahwa manipulasi suara dapat dijerat hukum.

"Itu muncul dari justru orang yang tidak punya data C1. Kita punya C1 dengan catatan kecurangannya kan bukan untuk memenangkan sayembara, kita ingin menegakkan pemilu yang jurdil," tutur dia.

Ferry juga mempertanyakan darimana asal uang sebesar itu sebagai hadiah sayembara.

Baca juga: Wiranto Tegaskan Tak Perlu Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu

 

"Ada tidak Rp 100 miliar, coba tunjukkan, siapa ketua panitianya, kalau ketua panitianya harus punya pendapatan Rp 1 triliun, baru kita percaya mereka mau mewakafkan Rp 100 miliar," ungkapnya.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X