BPN Sebut Sayembara Rp 100 Miliar Gampangkan Proses Demokrasi

Kompas.com - 30/04/2019, 06:20 WIB
Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, menilai sayembara pembuktian kecurangan kubu 01 menggampangkan proses demokrasi dan tidak mendidik.

Sayembara dengan hadiah uang senilai Rp 100 miliar itu ditujukan bagi mereka yang selama ini menuding paslon 01 melakukan kecurangan terkait perolehan suara dalam Pemilu 2019.

"Tawaran Rp 100 miliar itu menurut saya, orang yang menggampangkan proses demokrasi," kata Ferry saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Viral Pendukung Jokowi Gelar Sayembara Rp 100 Miliar, Ini Tanggapan TKN

"Saya ingin menyampaikan, kalau kecurangan Rp 100 miliar apa ini? Itu bisa dibilang sangat tidak mendidik," imbuh dia.

Ferry berpandangan, orang yang melakukan sayembara tersebut ingin "menyelimuti" kecurangan yang ada dengan imbalan uang.

Ia juga menilai bahwa orang yang menawarkan sayembara tersebut tidak memiliki formulir C1. Ferry menuturkan, data dugaan kecurangan yang mereka kumpulkan selama ini bukan demi hadiah semata.

Baca juga: Dorong Pansus Kecurangan Pemilu, Fadli Yakin Tak Ganggu Pembahasan RUU

Mantan politisi Partai Nasdem ini mengingatkan bahwa manipulasi suara dapat dijerat hukum.

"Itu muncul dari justru orang yang tidak punya data C1. Kita punya C1 dengan catatan kecurangannya kan bukan untuk memenangkan sayembara, kita ingin menegakkan pemilu yang jurdil," tutur dia.

Ferry juga mempertanyakan darimana asal uang sebesar itu sebagai hadiah sayembara.

Baca juga: Wiranto Tegaskan Tak Perlu Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu

 

"Ada tidak Rp 100 miliar, coba tunjukkan, siapa ketua panitianya, kalau ketua panitianya harus punya pendapatan Rp 1 triliun, baru kita percaya mereka mau mewakafkan Rp 100 miliar," ungkapnya.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X