Ketua KPK Sebut Pimpinan Sudah Gelar Rapat Bahas Petisi Pegawai

Kompas.com - 29/04/2019, 17:15 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan laporan capaian dan hasil kinerja KPK tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018). KPK telah menangani 28 kasus operasi tangkap tangan pada 2018 atau yang terbanyak selama KPK berdiri serta menetapkan 108 tersangka dari kasus tersebut. ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan/wsj. PUTRA HARYO KURNIAWANKetua KPK Agus Rahardjo menyampaikan laporan capaian dan hasil kinerja KPK tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018). KPK telah menangani 28 kasus operasi tangkap tangan pada 2018 atau yang terbanyak selama KPK berdiri serta menetapkan 108 tersangka dari kasus tersebut. ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengatakan, dirinya telah menggelar rapat bersama pimpinan lain untuk membahas petisi pegawai soal potensi hambatan dalam penanganan kasus.

Petisi itu berjudul, "Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus".

Petisi itu menjelaskan, belakangan ini jajaran di Kedeputian Penindakan KPK mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai ke tingkat pejabat yang lebih tinggi, kejahatan korporasi, maupun ke tingkatan tindak pidana pencucian uang.

Baca juga: Pimpinan Akan Bahas Petisi Pegawai KPK soal Potensi Hambatan Penanganan Kasus


"Jadi gini, kan rapimnya sudah dilakukan hari Jumat lalu. Kemudian kan ya kalau kita menerima keluhan-keluhan itu kan perlu ada bukti juga kan," kata Agus di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (29/4/2019) sore.

Oleh karena itu ia memanggil Deputi Bidang Pengawasan Intenal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Herry Muryanto, untuk mencari bukti-bukti valid terkait keluhan pegawai di petisi tersebut.

Baca juga: Pegawai Petisi Pimpinan KPK soal Potensi Hambatan Penanganan Kasus

"Saya tadi pagi, siang memanggil lagi Deputi PIPM, tolong ada bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang konkret. Ya, jadi kita nunggu kerja PIPM lagi. Kan semuanya kan harus ada fakta yang benar," ujar dia.

Sebelumnya, petisi pegawai KPK itu mengungkap 5 poin yang berbunyi sebagai berikut:

1.Terhambatnya penanganan perkara pada ekspose tingkat kedeputian

Penundaan pelaksanaan ekspose penanganan perkara dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mengulur-ngulur waktu hingga berbulan-bulan sampai dengan perkara pokoknya selesai.

Hal tersebut berpotensi menutup kesempatan untuk melakukan pengembangan perkara pada tahapan level pejabat yang lebih tinggi serta hanya terlokalisir pada level tersangka/jabatan tertentu saja.

2.Tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup

Beberapa bulan belakangan hampir seluruh Satgas di Penyelidikan pernah mengalami kegagalan dalam beberapa kali pelaksanaan operasi tangkap tangan yang sedang ditangani karena dugaan adanya kebocoran Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kebocoran ini tidak hanya berefek pada munculnya ketidakpercayaan (distrust) diantara sesama pegawai maupun antara pegawai dengan struktural dan/atau Pimpinan, namun hal ini juga dapat mengakibatkan tingginya potensi risiko keselamatan yang dihadapi oleh personil yang sedang bertugas di lapangan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X