Wacana Pindah Ibu Kota, Sekjen PDI-P Singgung Gagasan Bung Karno

Kompas.com - 29/04/2019, 16:52 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa sebelumnya pernah digagas oleh Presiden pertama Soekarno.

Hasto mengingatkan Soekarno pernah berencana menjadikan Palangkaraya sebagai Ibu Kota.

"Pada tahun 1957 Bung Karno telah meletakkan master plan dengan menjadikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara Indonesia," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

Palangkaraya dinilai strategis karena lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia dan dunia. Hasto mengatakan gagasan Bung Karno ini juga untuk melaksanakan komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Oleh karena itu, PDI-P siap untuk membantu pemerintah dengan memberikan kajian-kajian mengenai hal ini.

"PDI-P akan memberikan kajian khusus secara geopolitik, kebudayaan, sosiologis, serta tata ruang yang menggambarkan hebatnya Ibu Kota Indonesia yang baru tersebut yang menampilkan seluruh watak, jati diri, dan sejarah panjang Indonesia Raya kita," kata dia.

Baca juga: Jokowi Yakin Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta Terwujud

Selain itu, wacana perpindahan Ibu Kota ini juga selaras dengan prediksi Indonesia menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia pada 2030.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jawa, Provinsi DKI Jakarta bisa memaksimalkan peran sebagai kekuatan ekonomi Indonesia.

"Jakarta tentu saja tetap berperan sentral dan strategis, apalagi sebagai pusat kekuatan perekonomian Indonesia," ujar Hasto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Kompas TV Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak saling menyalahkan terkait banjir yang beberapa hari ini menggenangi Ibu Kota Jakarta. Luhut mengimbau masyarakat untuk bersama-sama berperan dan bekerja demi menyelesaikan masalah banjir. Lebih spesifik Luhut menjelaskan salah satu penyebab utama banjir, ialah menumpuknya sampah di sejumlah titik vital seperti di pintu-pintu air. #BanjirJakarta #LuhurBinsarPandjaitan #BanjirdiJakarta

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X