Wacana Pindah Ibu Kota, Sekjen PDI-P Singgung Gagasan Bung Karno

Kompas.com - 29/04/2019, 16:52 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa sebelumnya pernah digagas oleh Presiden pertama Soekarno.

Hasto mengingatkan Soekarno pernah berencana menjadikan Palangkaraya sebagai Ibu Kota.

"Pada tahun 1957 Bung Karno telah meletakkan master plan dengan menjadikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara Indonesia," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

Palangkaraya dinilai strategis karena lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia dan dunia. Hasto mengatakan gagasan Bung Karno ini juga untuk melaksanakan komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Oleh karena itu, PDI-P siap untuk membantu pemerintah dengan memberikan kajian-kajian mengenai hal ini.

"PDI-P akan memberikan kajian khusus secara geopolitik, kebudayaan, sosiologis, serta tata ruang yang menggambarkan hebatnya Ibu Kota Indonesia yang baru tersebut yang menampilkan seluruh watak, jati diri, dan sejarah panjang Indonesia Raya kita," kata dia.

Baca juga: Jokowi Yakin Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta Terwujud

Selain itu, wacana perpindahan Ibu Kota ini juga selaras dengan prediksi Indonesia menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia pada 2030.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jawa, Provinsi DKI Jakarta bisa memaksimalkan peran sebagai kekuatan ekonomi Indonesia.

"Jakarta tentu saja tetap berperan sentral dan strategis, apalagi sebagai pusat kekuatan perekonomian Indonesia," ujar Hasto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Kompas TV Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak saling menyalahkan terkait banjir yang beberapa hari ini menggenangi Ibu Kota Jakarta. Luhut mengimbau masyarakat untuk bersama-sama berperan dan bekerja demi menyelesaikan masalah banjir. Lebih spesifik Luhut menjelaskan salah satu penyebab utama banjir, ialah menumpuknya sampah di sejumlah titik vital seperti di pintu-pintu air. #BanjirJakarta #LuhurBinsarPandjaitan #BanjirdiJakarta

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Nasional
Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Nasional
Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Nasional
Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Nasional
Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Nasional
Satgas Covid-19 Nilai Abaikan Protokol Kesehatan Sama seperti Tak Berempati

Satgas Covid-19 Nilai Abaikan Protokol Kesehatan Sama seperti Tak Berempati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X