Wapres Kalla Usul Sulawesi Jadi Lokasi Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan Sulawesi menjadi lokasi Ibu Kota baru.

Hal itu disampaikan Kalla dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Ya, Sulawesi dibilang Pak JK," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada wartawan usai ratas.

Baca juga: Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

Menurut Basuki, ada tiga lokasi yang diusulkan oleh Wapres. Pertama adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kedua, adalah kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

Kedua daerah itu dinilai strategis karena lokasinya berada di tengah Indonesia, baik jika diukur dari barat ke timur dan utara ke selatan.

Namun, kedua daerah itu memiliki kekurangan, yakni cukup rentan terhadap bencana.

"Karena itu ring of fire," kata Basuki.

Baca juga: Jokowi Yakin Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta Terwujud

Opsi ketiga yang ditawarkan Kalla adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Daerah tersebut dinilai tidak rentan terhadap bencana alam karena di luar kawasan cincin api.

Namun, lokasinya dinilai terlalu ke selatan.

"Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar, tapi tidak di tengah," kata Basuki.

Menurut Basuki, lokasi baru ibu kota ini memang masih akan dikaji lebih dalam pada rapat-rapat selanjutnya.

Selain Sulawesi, menurut Basuki, pulau Kalimantan juga akan menjadi pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah.

"Paling aman Kalimantan," ujarnya.

Yang jelas dalam rapat tadi, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga.

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan tmur Indonesia

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.