Enggartiasto: Saya Nasdem, Bowo Golkar, Apa Urusannya Saya Kasih Duit?

Kompas.com - 29/04/2019, 16:01 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, tidak pernah memberi uang apapun kepada anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Diketahui, Bowo saat ini sedang terjerat hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dan gratifikasi miliaran rupiah.

"Dari saya, saya yakin betul enggak ada (memberi uang)," ujar Enggartiasto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Geledah Ruang Menteri Perdagangan, KPK Sita Dokumen Terkait Perdagangan Gula

Enggartiasto heran mengapa ia dikaitkan dengan Bowo. Pasalnya, ia berasal dari Partai Nasdem dan Bowo berasal dari Partai Golkar.

"Jadi apa urusannya saya kasih duit?" ujar Enggartiasto.

Selain itu, apabila ia dikait-kaitkan dengan Bowo dengan alasan pemberian izin di Kementerian Perdagangan, menurut Enggartiasto, seharusnya Bowo yang memberikan uang kepadanya, bukan sebaliknya.

"Yang memberikan izin saya kan? Apa urusannya dia? Kenapa saya harus mengasih uang kepada orang lain. Saya yang memberi izi. Kecuali dia yang memberi izin," ujar Enggartiasto.

Diketahui, Bowo terjerat hukum di KPK lantaran diduga menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Saat Ruang Kerja Digeledah KPK, Mendag Sedang Rapat di Istana

Tersangka penyuap adalah marketing manajer PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.

Uang suap itu diberikan berkaitan dengan commitment fee, membantu PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Selain itu, KPK sekaligus menduga kuat ada penerimaan ilegal lainnya dari sumber lain kepada Bowo. Penerimaan ilegal ini diduga kuat berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota DPR RI.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencegah dirut PLN Nonaktif Sofyan Basyir ke luar negeri. KPK telah melayangkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Sofyan Basir kepada Imigrasi. Tak hanya melakukan pencegahan ke luar negeri KPK akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir. #kpk #dirutpln #sofyanbasyir

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X