Kompas.com - 29/04/2019, 16:01 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, tidak pernah memberi uang apapun kepada anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Diketahui, Bowo saat ini sedang terjerat hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dan gratifikasi miliaran rupiah.

"Dari saya, saya yakin betul enggak ada (memberi uang)," ujar Enggartiasto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Geledah Ruang Menteri Perdagangan, KPK Sita Dokumen Terkait Perdagangan Gula

Enggartiasto heran mengapa ia dikaitkan dengan Bowo. Pasalnya, ia berasal dari Partai Nasdem dan Bowo berasal dari Partai Golkar.

"Jadi apa urusannya saya kasih duit?" ujar Enggartiasto.

Selain itu, apabila ia dikait-kaitkan dengan Bowo dengan alasan pemberian izin di Kementerian Perdagangan, menurut Enggartiasto, seharusnya Bowo yang memberikan uang kepadanya, bukan sebaliknya.

"Yang memberikan izin saya kan? Apa urusannya dia? Kenapa saya harus mengasih uang kepada orang lain. Saya yang memberi izi. Kecuali dia yang memberi izin," ujar Enggartiasto.

Diketahui, Bowo terjerat hukum di KPK lantaran diduga menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Saat Ruang Kerja Digeledah KPK, Mendag Sedang Rapat di Istana

Tersangka penyuap adalah marketing manajer PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.

Uang suap itu diberikan berkaitan dengan commitment fee, membantu PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Selain itu, KPK sekaligus menduga kuat ada penerimaan ilegal lainnya dari sumber lain kepada Bowo. Penerimaan ilegal ini diduga kuat berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota DPR RI.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencegah dirut PLN Nonaktif Sofyan Basyir ke luar negeri. KPK telah melayangkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Sofyan Basir kepada Imigrasi. Tak hanya melakukan pencegahan ke luar negeri KPK akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir. #kpk #dirutpln #sofyanbasyir

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar di 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar di 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

Nasional
Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Nasional
Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Nasional
Cara Akses 'Telemedicine' dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Cara Akses "Telemedicine" dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Nasional
Profil Pusat Pengadaan TNI, Sebuah Organisasi Baru di Mabes TNI

Profil Pusat Pengadaan TNI, Sebuah Organisasi Baru di Mabes TNI

Nasional
Bentrokan Warga di Sorong, Polri Sebut 19 Orang Meninggal Dunia

Bentrokan Warga di Sorong, Polri Sebut 19 Orang Meninggal Dunia

Nasional
Polri Akan Tindak Lanjuti Laporan Teknisi AC Korban Mafia Tanah di Jakbar

Polri Akan Tindak Lanjuti Laporan Teknisi AC Korban Mafia Tanah di Jakbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.