Enggartiasto: Saya Nasdem, Bowo Golkar, Apa Urusannya Saya Kasih Duit?

Kompas.com - 29/04/2019, 16:01 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, tidak pernah memberi uang apapun kepada anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Diketahui, Bowo saat ini sedang terjerat hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dan gratifikasi miliaran rupiah.

"Dari saya, saya yakin betul enggak ada (memberi uang)," ujar Enggartiasto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Geledah Ruang Menteri Perdagangan, KPK Sita Dokumen Terkait Perdagangan Gula

Enggartiasto heran mengapa ia dikaitkan dengan Bowo. Pasalnya, ia berasal dari Partai Nasdem dan Bowo berasal dari Partai Golkar.

"Jadi apa urusannya saya kasih duit?" ujar Enggartiasto.

Selain itu, apabila ia dikait-kaitkan dengan Bowo dengan alasan pemberian izin di Kementerian Perdagangan, menurut Enggartiasto, seharusnya Bowo yang memberikan uang kepadanya, bukan sebaliknya.

"Yang memberikan izin saya kan? Apa urusannya dia? Kenapa saya harus mengasih uang kepada orang lain. Saya yang memberi izi. Kecuali dia yang memberi izin," ujar Enggartiasto.

Diketahui, Bowo terjerat hukum di KPK lantaran diduga menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Saat Ruang Kerja Digeledah KPK, Mendag Sedang Rapat di Istana

Tersangka penyuap adalah marketing manajer PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.

Uang suap itu diberikan berkaitan dengan commitment fee, membantu PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Selain itu, KPK sekaligus menduga kuat ada penerimaan ilegal lainnya dari sumber lain kepada Bowo. Penerimaan ilegal ini diduga kuat berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota DPR RI.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencegah dirut PLN Nonaktif Sofyan Basyir ke luar negeri. KPK telah melayangkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Sofyan Basir kepada Imigrasi. Tak hanya melakukan pencegahan ke luar negeri KPK akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir. #kpk #dirutpln #sofyanbasyir

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X