Dorong Pansus Kecurangan Pemilu, Fadli Yakin Tak Ganggu Pembahasan RUU

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pelaksanaan pansus kecurangan pemilu tidak akan mengganggu kinerja DPR pada akhir periode ini. Termasuk dalam hal pembahasan rancangan undang-undang.

"Itu dua hal yang berbeda, menyelesaikan RUU itu adalah tugas legislasi, soal pansus adalah tugas pengawasan. Itu berbeda sekali. Bukan berarti kalau ini diurus, ini enggak, itu tuh simultan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Fadli mengatakan tugas DPR tidak hanya dalam hal legislasi saja. Anggota DPR juga memiliki tugas dalam hal pengawasan dan penganggaran juga.

"Enggak bisa 'sudah fokus anggaran saja', enggak bisa, semuanya harus dilaksanakan," kata Fadli.

Baca juga: Wasekjen PPP: Katanya Sudah Menang, Kok Mau Bikin Pansus Kecurangan Pemilu?

Fadli mengatakan pansus kecurangan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat. Dia berharap fraksi-fraksi di DPR bisa mendukung rencana ini. Fadli mengatakan Fraksi Partai Gerindra sudah pasti setuju dengan wacana ini.

Menurut dia, pansus ini merupakan upaya memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depan. Fadli mengatakan tidak boleh ada kecurangan pemilu di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Jadi pura-pura demokrasi namanya kalau kemudian sebuah negara demokrasi menyelenggarakan pemilu, tapi curang," ujar dia.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, tidak setuju dengan wacana Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membuat pansus kecurangan pemilu.

Menurut dia, lebih baik DPR fokus pada penyelesaian undang-undang pada akhir periodenya ini.

"Saya daripada membicarakan hal tersebut, lebih baik kita menyelesaikan sisa-sisa undang-undang yang masih banyak daripada bikin pansus soal kecurangan pemilu yang sudah ada yang menangani," ujar Ace di posko penghitungan suara, Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said, Jumat (26/4/2019).