Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Serukan Rekonsiliasi Nasional Pasca-pemilu

Kompas.com - 28/04/2019, 19:50 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.comCalon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menyerukan rekonsiliasi nasional setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

Terkait upaya itu, ia mengaku telah dihubungi cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno untuk bertemu.

"Dihubungi kemarin. Tapi masih belum sempat ketemu mungkin karena masih sama-sama sibuk," kata Ma'ruf kepada wartawan usai bersilaturahim di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, Surabaya, Minggu (28/4/2019) sore.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf mengimbau agar masyarakat Indonesia menerima apa pun hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Sandiaga Mengaku Ingin Bertemu Maruf Amin Sejak Agustus 2018

"Pemilu itu kan untuk memilih pemimpin terbaik. Sebelumnya kita juga telah berikrar untuk siap menang dan kalah. Jangan sampai siap menang tapi tidak siap kalah," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menyebutkan, jika ia dan Jokowi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh KPU, maka tugas besar yang menanti adalah merajut kembali keutuhan bangsa Indonesia yang telah terkoyak selama pemilu.

"Politik identitas sekarang ini semakin mengeras. Kelompok radikal telah masuk ke dunia politik untuk menyalurkan aspirasinya. Itu tantangan dunia perpolitikan kita sekarang," ujar Ma'ruf.

Menurut dia, kelompok intoleran yang marak di Indonesia saat ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah selama beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Maruf Amin Pastikan Akan Bertemu dengan Sandiaga Uno

"Organisasi NU sebagai kekuatan Islam terbesar punya tanggung jawab besar untuk mengawal agar aliran intoleran tidak berkembang di Indonesia," kata Ma'ruf.

Ma'ruf memastikan bersama Jokowi ke depan bertekad membangun dan menyejahterakan bangsa Indonesia.

"Tekad kami adalah mengubah Indonesia sebagai 'middle income country' menjadi 'high income country'. Untuk mencapainya kita harus bergeser dari kondisi yang terjadi sekarang," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com