Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP PAN Akan Klarifikasi Langsung Bara Hasibuan yang Pilih Dukung Jokowi

Kompas.com - 28/04/2019, 19:25 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya saat ini belum membahas perbedaan sikap salah satu wakil ketua umumnya, Bara Hasibuan.

Bara Hasibuan menyatakan mendukung calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Sementara, Rakernas PAN memutuskan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Eddy mengatakan, PAN ingin mendengar langsung dari Bara soal pilihannya.

"Beliau baru menyatakan (dukungan) itu baru-baru saja ya. Saya sendiri masih belum punya waktu dan kesempatan untuk menemui dan langsung meminta klarifikasi dari Pak Bara. Jadi daripada saya membaca dari pihak ketiga, dari media, lebih baik meminta klarifikasi dari yang bersangkutan," ujar Eddy ketika dihubungi, Minggu (28/4/2019).

Baca juga: Bara Hasibuan: Saya Kan Tidak Pernah Berkampanye untuk Jokowi...

Sebelum adanya klarifikasi langsung kepada Bara, ia tak ingin berspekulasi atas keputusan yang akan diambil partai terhadap Bara.

Merespons perbedaan sikap Bara, ratusan pengurus PAN dari tingkat pusat hingga daerah membuat petisi yang meminta Bara dipecat dari PAN.

Terkait petisi itu, Eddy mengaku belum mengetahuinya. Namun, dia menegaskan, semua keputusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan kader harus melalui mekanisme yang diatur partai.

"Saya sendiri belum baca petisi itu tapi kalaupun ada petisi itu kan hak menyatakan pandangan ya. Saya kira sah-sah saja kalau orang menyampaikan pandangan," ujar Eddy.

"Tetapi bagaimana pun juga segala sesuatu kan ada mekanismenya untuk pengambilan keputusan," tambah dia.

Baca juga: Minta Bara Hasibuan Dipecat, Beredar Petisi di Internal PAN

Sebelumnya, sebuah petisi beredar melalui aplikasi pesan Whatsapp yang berisi daftar nama pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) dari pusat hingga daerah.

Mereka yang namanya ada dalam petisi tersebut meminta DPP PAN untuk memecat Bara Hasibuan dari jabatan wakil ketua umum sekaligus keanggotaan dalam PAN.

Salah satu nama yang ada dalam petisi tersebut adalah Wakil Sekretaris Jenderal PAN Soni Sumarsono. Soni membenarkan adanya petisi tersebut di internal PAN.

"Petisi ini tentu terkait sikap Saudaraku Bara Hasibuan yang berbeda dengan apa yang telah menjadi keputusan Rakernas PAN," ujar Soni ketika dihubungi, Minggu (28/4/2019).

Perbedaan sikap yang dimaksud adalah arah dukungan dalam Pemilihan Presiden 2019.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com