Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu Belum Usai, KPU Diminta Tak Buru-buru Evaluasi Sistem Pemilu Serentak

Kompas.com - 27/04/2019, 13:13 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta KPU tak terburu-buru mengevaluasi Pemilu serentak 2019. Apalagi, pemilu belum selesai.

Meski pemungutan suara sudah dilakukan pada 17 April, tetapi sampai saat ini proses rekapitulasi suara masih berlangsung secara berjenjang.

"Lebih baik KPU dan Bawaslu fokus saja pada proses rekapitulasi suara," kata Ferry dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Situng KPU 40,91 Persen: Jokowi-Maruf 56,29 Persen, Prabowo-Sandiaga 43,71 Persen

Hal ini disampaikan Ferry menanggapi pernyataan sejumlah komisioner KPU di media yang menyebut bahwa sistem pilkada serentak cukup digelar untuk sekali ini saja.

Ia menyesalkan pernyataan tersebut. Menurut dia, pernyataan itu justru menandakan bahwa KPU sudah menyerah walau proses pemilu belum usai.

"Jangan belum selesai pemilu sudah dievaluasi. Kesannya KPU angkat tangan," kata dia.

Ferry menilai, akan lebih baik jika evaluasi terkait pemilu serentak yang membuat ratusan petugas meninggal dunia diserahkan saja kepada organisasi pemantau pemilu.

Hal serupa disampaikan caleg PSI Andy Budiman dalam kesempatan yang sama. Menurut dia, KPU harusnya tak buru-buru meminta sistem pemilu serentak diubah.

Andi mengatakan, pemilu serentak memang adalah sesuatu yang baru bagi Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika terdapat banyak persoalan teknis.

Namun, ia meyakini perbaikan bisa dilakukan.

"Sama seperti di perusahaan. Kalau persoalannya beban kerja, solusinya kan bukan sistemnya yang diganti. Tapi tambah orang, tambah personel," kata dia.

Baca juga: Hasil Situng Sementara KPU 35,85 Persen, Jokowi-Maruf Masih Unggul di Jakarta

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi sebelumnya mengatakan, pemilu serentak cukup menjadi yang pertama dan terakhir.

Sebab, perhelatan demokrasi itu telah melampaui batas fisik petugas dan secara teknis melampaui kapasitas KPU dalam mempersiapkan logistik.

"Saya ingin mengulangi bahwa pemilu serentak yang kita laksanakan model seperti kemarin, itu bagi saya cukup yang pertama dan terakhir," ujar Pramono dalam sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM, Jumat (26/04/2019).

Pramono mengatakan, secara fisik, pelaksanaan pemilu serentak dengan model seperti 17 April 2019 telah melampaui batas kemampuan rata-rata manusia Indonesia.

Dari data KPU, sampai kemarin, petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 225 orang. Sedangkan petugas KPPS yang jatuh sakit sebanyak 1.470 orang.

Ini belum termasuk petugas dari Bawaslu dan kepolisan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com